KPK Akan Lelang Barang Rampasan Koruptor 17 September 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan lelang eksekusi barang rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lelang ini dilakukan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), di antaranya, KPKNL Jakarta III, KPKNL Bogor, KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Cirebon, KPKNL Denpasar, KPKNL Lahat, KPKNL Pekanbaru, KPKNL Purwokerto, KPKNL Samarinda, dan KPKNL Tangerang I.

“Sebelum lelang dilaksanakan, KPK membuka kesempatan bagi calon peserta untuk melihat obyek lelang (aanwijzing) pada Kamis (11/9/2025) pukul 10.00-15.00 berlokasi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jalan Dewi Sartika Nomor 68, Cawang, Jakarta Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (5/8/2025).

Baca juga: KPK Belum Berniat Limpahkan Kasus Google Cloud yang Seret Nadiem Makarim ke Kejagung

Selain itu, calon peserta juga dapat menghubungi Jaksa KPK untuk informasi lebih lanjut melalui Leo Manalu (0811603665), Aryaguna (081350115709/087883360290), serta Anggiat Sautma (082217100992).

Objek dan mekanisme lelang

Adapun barang rampasan yang akan dilelang meliputi berbagai aset tidak bergerak dan bergerak, antara lain tanah dan bangunan di Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Cirebon, Lahat, Pekanbaru, Purwokerto, Samarinda, Tangerang, dan Bali; serta unit apartemen dan rumah susun di Jakarta dan Bogor.

Selain itu, terdapat kendaraan bermotor, perhiasan emas, hingga barang elektronik (gawai, laptop, perangkat forensik) serta nilai limit bervariasi mulai dari jutaan hingga puluhan miliar rupiah sesuai jenis obyek dan lokasi.

Baca juga: Usut Kasus BJB, KPK Sebut Secepatnya Panggil Ridwan Kamil

Lebih lanjut, lelang dilakukan secara terbuka (open bidding) melalui aplikasi dan situs www.lelang.go.id.

Peserta diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai ketentuan masing-masing obyek paling lambat sehari sebelum pelaksanaan.

Ketentuan dan syarat

Sehubungan dengan itu, masyarakat dan calon peserta lelang diimbau untuk memperhatikan dengan seksama ketentuan dan persyaratan yang berlaku:

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account harus sama dengan nominal yang disyaratkan.

2. Jaminan wajib sudah efektif diterima KPKNL paling lambat satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

3. Segala biaya transaksi perbankan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

Baca juga: KPK Ekstrak HP yang Ditemukan di Rumah Dinas Noel untuk Buktikan Bantahannya

4. Peserta wajib memiliki akun terverifikasi pada situs resmi https://lelang.go.id.

5. Tata cara serta syarat mengikuti lelang dapat dipelajari pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” di situs tersebut.

6. Peserta wajib memahami dan menyetujui seluruh aspek legal obyek lelang sesuai kondisi nyata.

7. Jika terjadi pembatalan atau penundaan lelang, peserta maupun pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL, pejabat lelang, maupun KPK selaku penjual.

Baca juga: KPK Akan Koordinasi Kejagung untuk Panggil Nadiem Makarim dalam Kasus Google Cloud

Melalui mekanisme ini, KPK memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang rampasan negara.

Hasil lelang sepenuhnya akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi.