JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto kembali menguat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa usulan tersebut telah melalui proses panjang dan ketat sesuai mekanisme resmi.
Gus Ipul menyebut, nama Soeharto termasuk di antara 40 tokoh nasional yang telah diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Republik Indonesia untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.
Baca juga: Calon Alutsista Baru TNI AU, dari Rafale, J-10C hingga Airbus A400M
“Jadi, ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka melakukan sidang, telah melalui proses itu," kata Gus Ipul, di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Mensos mengatakan, seluruh nama termasuk Soeharto telah melalui tahapan verifikasi dan penilaian mendalam oleh tim lintas disiplin yang terdiri dari akademisi, tokoh agama, serta perwakilan daerah.
Gus Ipul menegaskan 40 nama, termasuk Soeharto, yang diusulkan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sudah tuntas dan memenuhi syarat yang ada.
"Nah, semuanya nanti tergantung di Dewan Gelar. Tetapi yang kita lihat di sini adalah syarat-syarat formilnya telah mencukupi," ujar dia.
Gus Ipul menghargai semua pendapat baik yang pro maupun kontra terkait nama-nama pahlawan yang sudah diusulkan Kemensos.
Baca juga: Sandra Dewi Buat Rekening Pakai Nama Asisten untuk Dipakai Sendiri
Semua pandangan baik yang pro dan kontra pun turut dijadikan pertimbangan.
"Dan kami semua menghargai segala perbedaan pendapat yang ada, baik yang ada di dalam tim sendiri, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan," ujar dia.
Proses pertimbangan terkait 40 nama yang diusulkan juga dilakukan tidak hanya oleh Kemensos, melainkan dengan mendengarkan pandangan beragam tokoh hingga ahli.
"Tetapi apa yang kita lakukan ini semuanya telah melalui berbagai pertimbangan. Bukan saya sendiri, tapi ada tim, dan timnya juga dari berbagai kalangan, akademisi ada, tokoh agama ada, dan juga perwakilan-perwakilan dari daerah juga ada," ucap dia.