Baru 45 Persen Warga Indonesia Nikmati Air Layak Konsumsi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan pelayanan air minum di Indonesia masih sangat terbatas.

Berdasarkan data, baru 45 persen air minum yang layak dikonsumsi warga Indonesia.

Bahkan, penyaluran sumber air minum dari PDAM melalui pipa ke rumah warga baru mencapai 20 persen saja.

Baca juga: Banda Aceh Gratiskan Air Bersih Untuk Masjid Selama Ramadhan

"Padahal kalau kita bicara air minum, yaitu kan dari air permukaan dan juga dari PDAM dengan pipa-pipa tersebut," katanya ditemui di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Dengan adanya pembangunan Proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah Timur, kata Diana, akan menambahkan pelayanan up rating yang semula hanya 400 liter per detik menjadi 600 liter per detik.

Baca juga: Warga Kampung Berap di Jayapura Keluhkan Krisis Air Bersih

Dia juga mendorong pihak PDAM dan pemerintah daerah meningkatkan up rating dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Idealnya, lanjut Diana, pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung, terutama di wilayah Timur, tidak hanya menyediakan air bersih saja, tapi juga air minum.

"Nah, saya juga berharap air yang benar-benar dari PDAM itu karena kita sudah berbayar, nah itu harusnya adalah kualitasnya adalah air minum ya, bukan air bersih lagi," ujarnya.

Diana menambahkan, target pemerintah pusat terkait air minum hingga tahun 2024 mencapai 80 persen.

Namun, penyaluran air minum melalui pipa ke rumah warga, hingga akhir 2024 hanya mencapai 38 persen.

"Tetapi kalau untuk perpipaan ini memang sangat terbatas. Saya sih berharap di angka 38 persen ini juga sudah bisa tercapai. Ya, 38 persen ini masih jauh kan ya," terang dia.

Jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kata dia, pembangunan SPAM serta proses penyaluran baik air bersih dan air minum, seharusnya bisa tercapai.

Namun, diperlukan pembiayaan yang cukup besar.

Diana berharap pemerintah daerah bisa mendukung upaya pemerintah pusat melalui anggaran daerah, paling tidak untuk proses pembangunan saluran pipa ke rumah warga.

"Nah, ini enggak sedikit. Tapi kita harus memang lakukan itu bersama-sama. Duitnya enggak banyak. Makanya jangan mengharapkan semuanya dari APBN. Nah, mesti kita harus dengan swasta, harus alternatif-alternatif pendanaan yang harus kita lakukan," terang dia.