Dedi Mulyadi Masuk ke Saluran Drainase di Subang: Bohong Nih Pemborong, Nipu...

Kompas.com - 16/10/2025, 10:54 WIB

Faqih Rohman Syafei,

Reni Susanti

Tim Redaksi

Lihat Foto

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sidak turun langsung ke dalam proyek drainase medi wilayah Kalijati, Kabupaten Subang yang diduga tidak sesuai kaidah kontruksi pada Rabu (15/10/2025).(Tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan saluran drainase di Kalijati, Kabupaten Subang, pada Rabu (15/10/2025).

Dalam sidak tersebut, Dedi menemukan praktik nakal dari pihak kontraktor yang membangun saluran drainase sepanjang 56 meter tanpa dilengkapi lantai dasar.

Dalam video yang diunggah di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, mantan Bupati Purwakarta itu menilai bahwa cara kerja seperti ini tidak hanya melanggar kaidah konstruksi, tetapi juga mencerminkan ketidakprofesionalan perusahaan kontraktor.

Dedi bahkan turun langsung ke dalam saluran yang baru dikerjakan dan menunjukkan bagian bawah drainase yang tampak tanpa lapisan dasar semen.

"Ini bohong nih pemborongnya, kan pasang cor itu harus di kasih lantai dasar. Ini untuk nipu kita, di pasang cor di sini saja," ungkap Dedi, seperti dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Konstruksi Drainase

DOK. DISKOMINFO JABAR Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam sidak tersebut, Dedi memanggil konsultan dan mandor proyek untuk mempertanyakan mengapa pekerjaan tidak dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam proses lelang.

Ia menekankan bahwa lantai dasar merupakan bagian penting dalam konstruksi drainase.

Tanpa fondasi yang memadai, air hujan dapat menggerus dasar tanah dan menyebabkan kerusakan lebih cepat.

"Kalau saya tidak turun, praktik ini tidak akan ketahuan. Bisa jadi kontraktor nyuri di sini 25 meter, disana berapa meter bisa jadi 1 kilometer," tegas Dedi.

Selain menyoroti kualitas pekerjaan, Dedi juga mengungkapkan keprihatinan terhadap perlakuan kontraktor terhadap pekerja.

Ia menyebutkan bahwa mandor seharusnya dibayar Rp220.000, namun hanya menerima Rp170.000, yang berarti Rp50.000 tidak diberikan kepada mandor tersebut.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proyek pemerintah agar kualitas pembangunan tetap terjaga.

Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian dari semangat transparansi yang tengah dibangun di Jawa Barat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Tag