Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan air minum dalam kemasan Aqua membangun kantor pusatnya di wilayah Jawa Barat.

Dedi menegaskan, permintaan itu tidak hanya ditujukan kepada Aqua, tetapi juga kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.

“Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat. Kita enggak boleh nyebut tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).

Menurut Dedi, kondisi itu membuat Jawa Barat tidak mendapat manfaat penuh dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Dana bagi hasil (DBH) justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat berada, bukan ke lokasi kegiatan ekonomi dilakukan.

Baca juga: Penjelasan Danone soal Video Dedi Mulyadi Sidak Sumber Air AQUA

“Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan,” ujarnya.

Selain soal DBH, Dedi juga menyatakan akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Jawa Barat, termasuk perusahaan air mineral seperti Aqua.

“Oh saya semua, kan saya bilang saya pasti akan tiba-tiba datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan analisis. Jadi yang bukan hanya Aqua, seluruh perusahaan di Jawa Barat, baik perusahaan air mineral, maupun non air mineral,” tutur Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan aktivitas perusahaan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.

“Kan saya baru menemukan satu, kan saya tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang belum saya lihat. Nanti ada wawancara saya, tadi sudah lengkap, tinggal lihat aja di media sosial saya. Lengkap membahas itu, dan itu akan menjadi sesuatu,” kata Dedi.

Dedi menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari komitmennya mewujudkan keadilan ekonomi yang berpihak pada masyarakat Jawa Barat, bukan semata pada korporasi.