Ada Rencana Efisiensi Anggaran di IKN akibat Konflik Timur Tengah

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya membuka opsi efisiensi anggaran sebagai bagian dari langkah penyesuaikan.

Dia menegaskan, efisiensi bukan hanya dilakukan OIKN, melainkan juga menjadi langkah yang perlu dilakukan seluruh lembaga negara dalam menghadapi tekanan global.

"Saya kira tidak hanya di IKN, di sini [(DPR) pun juga efisiensi kan? Jadi saya kira itu policy (kebijakan) umum. Jadi untuk kita selain nanti ada WFH (work from home/kerja dari rumah) misalnya, ada penghematan listrik, ada yang lain-lain pokoknya," ungkap Basuki.

Pernyataan itu disampaikan Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, Komisi II DPR RI mewanti-wanti terkait potensi tekanan dana pembangunan IKN di tengah-tengah konflik yang bergejolak di Timur Tengah.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, dinamika global tersebut berpotensi memengaruhi harga bahan bangunan hingga bahan bakar minyak (BBM), yang pada akhirnya berdampak pada proyek pembangunan IKN.

“Keinginan kita mengejar 2028 Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik, sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, ini pasti dinamikanya juga sangat tinggi. Saya yakin juga harga bangunan, pekerjaan konstruksi dan seterusnya pasti juga akan terkoreksi dengan ini,” ujar Rifqi.

Terobosan Pendanaan

Maka dari itu, Rifqy pun mendorong Otorita IKN mencari alternatif pendanaan, termasuk memanfaatkan potensi sumber daya di IKN.

“Kalau posisi ini bisa dimaksimalkan, kami berharap tentu Otorita IKN bisa menciptakan penerimaannya sendiri,” tandas Rifqy.