JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di awal 2026 meningkat dibandingkan tahun El Nino 2019 dan 2023.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Thomas Nifinluri mengungkapkan, karhutla pada awal 2026 terjadi di beberapa provinsi dengan wilayah yang biasanya tidak terbakar. Daerah yang dimaksud meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Provinsi dengan pola karhutla pada awal tahun, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Barat, saat ini mulai menimbulkan kabut asap.
"Ini merupakan pola baru dari kejadian karhutla di awal tahun," ujar Thomas dalam webinar Reforestasi untuk Penanganan Krisis Iklim, Kamis (12/3/2026).
Ia memperingatkan bahwa karhutla di wilayah tanpa pengelolaan kawasan (open access) berisiko menimbulkan konflik dan meluas tak terkendali.
Menurutnya, karhutla disebabkan oleh berbagai faktor, terutama anomali positif di sebagian besar wilayah Indonesia pada bulan Januari-Maret 2026, dengan 82 stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) mencatat suhu yang lebih hangat dari normalnya.
Januari-Februari 2026 menjadi bulan terpanas ke-9 sejak 1991, dengan musim kemarau kering atau El Nino lemah terjadi pada Juni-Agustus dan diproyeksikan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.
Curah hujan rendah melanda wilayah Indonesia di atas garis khatulistiwa. Khususnya, wilayah terdampak efek kenaikan suhu muka air laut di sepanjang pantai timur Sumatera dan Kalimantan Barat. Sedangkan curah hujan tinggi mengguyur wilayah Indonesia yang berada di bawah garis khatulistiwa.
Petugas Manggala Agni berjibaku memadamkan api karhutla di Riau, Jumat (13/3/2026).Berdasarkan data dari satelit NASA, terpantau ada 1.805 hotspot di seluruh Indonesia selama periode 1 Januari-6 Maret 2026. Jumlah hotspot tersebut lebih banyak empat kali lipat daripada tahun El Nino 2023.
Total luas karhutla di Indonesia pada 1 Januari-28 Februari 2026 mencapai 32.537 hektare atau lima kali lebih luas dibandingkan tahun El Nino 2023, dengan sekitar 53 persen karhutla terjadi di kawasan hutan. Sisanya, 47 persen karhutla terjadi di area penggunaan lain (APL).
"Ini menjadi peringatan bagi kita," tutur Thomas.
El Nino dengan kategori lemah pada pertengahan tahun 2026 perlu direspons dengan mitigasi karhutla. Apalagi, karhutla yang eskalasinya meluas akan melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4) ke atmosfer.
Risiko karhutla pada Juli 2026 sudah tinggi, dengan Riau, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi yang harus mengantisipasi. Provinsi dengan risiko karhutla sedang adalah Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam memitigasi karhutla. Pertama, belum semua pemerintah daerah memiliki perda (peraturan daerah) atau peraturan gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Sisdalkarhutla).
Kedua, masih banyak praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketiga, belum semua provinsi terdapat Markas Daops Manggala Agni. Oleh karena itu, Kemenhut membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), yang saat ini jumlahnya sekitar 11.000-an orang tersebar di seluruh Indonesia.
Petugas Manggala Agni Siak berjibaku memadamkan api karhutla, di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau, Rabu (11/2/2026).Keempat, tidak adanya pengelola Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan berbagai instrumen lainnya, yang sebelumnya di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kelima, peningkatan kejadian dan luas karhutla yang signifikan pada area pegunungan, berbukit, dan savana, yang diperparah dengan kurangnya ketersediaan air.
"Jadi, kami harus bisa melakukan operasi-operasi teknologi modifikasi cuaca. Peningkatan kejadian karhutla lainnya sangat signifikan, ada di areal pegunungan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar, Taman Nasional Baluran juga terbakar, Rinjani, Wasur, Ijen, Merapi, Tambora, Kelimutu sudah terbakar," ucapnya.
"Karena di wilayah-wilayah NTT kawasan hutannya itu savana, padang rumput, jadi sangat mudah terbakar dan apinya menjalar dengan cepat, apalagi angin kencang. Kemudian Gunung Ringgit di Jatim, Way Kambas di Lampung, juga terbakar karena tidak ada keterlibatan Manggala Agni atau belum ada tim di situ,".
Keenam, kekosongan pemangku kawasan hutan pasca pencabutan izin pengelolaan. Ketujuh, belum optimalnya peran MPA yang sudah dibentuk.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya