Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karhutla Awal 2026 Naik Dibandingkan Tahun El Nino 2019 dan 2023, Ada Apa?

Kompas.com, 25 Maret 2026, 20:49 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di awal 2026 meningkat dibandingkan tahun El Nino 2019 dan 2023.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Thomas Nifinluri mengungkapkan, karhutla pada awal 2026 terjadi di beberapa provinsi dengan wilayah yang biasanya tidak terbakar. Daerah yang dimaksud meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Provinsi dengan pola karhutla pada awal tahun, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Barat, saat ini mulai menimbulkan kabut asap.

"Ini merupakan pola baru dari kejadian karhutla di awal tahun," ujar Thomas dalam webinar Reforestasi untuk Penanganan Krisis Iklim, Kamis (12/3/2026).

Ia memperingatkan bahwa karhutla di wilayah tanpa pengelolaan kawasan (open access) berisiko menimbulkan konflik dan meluas tak terkendali.

Menurutnya, karhutla disebabkan oleh berbagai faktor, terutama anomali positif di sebagian besar wilayah Indonesia pada bulan Januari-Maret 2026, dengan 82 stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) mencatat suhu yang lebih hangat dari normalnya.

Januari-Februari 2026 menjadi bulan terpanas ke-9 sejak 1991, dengan musim kemarau kering atau El Nino lemah terjadi pada Juni-Agustus dan diproyeksikan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Curah hujan rendah melanda wilayah Indonesia di atas garis khatulistiwa. Khususnya, wilayah terdampak efek kenaikan suhu muka air laut di sepanjang pantai timur Sumatera dan Kalimantan Barat. Sedangkan curah hujan tinggi mengguyur wilayah Indonesia yang berada di bawah garis khatulistiwa.

Petugas Manggala Agni berjibaku memadamkan api karhutla di Riau, Jumat (13/3/2026).KOMPAS.COM/Dok. Manggala Agni Pekanbaru. Petugas Manggala Agni berjibaku memadamkan api karhutla di Riau, Jumat (13/3/2026).

Kenaikan Hotspot

Berdasarkan data dari satelit NASA, terpantau ada 1.805 hotspot di seluruh Indonesia selama periode 1 Januari-6 Maret 2026. Jumlah hotspot tersebut lebih banyak empat kali lipat daripada tahun El Nino 2023.

Total luas karhutla di Indonesia pada 1 Januari-28 Februari 2026 mencapai 32.537 hektare atau lima kali lebih luas dibandingkan tahun El Nino 2023, dengan sekitar 53 persen karhutla terjadi di kawasan hutan. Sisanya, 47 persen karhutla terjadi di area penggunaan lain (APL).

"Ini menjadi peringatan bagi kita," tutur Thomas.

El Nino dengan kategori lemah pada pertengahan tahun 2026 perlu direspons dengan mitigasi karhutla. Apalagi, karhutla yang eskalasinya meluas akan melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4) ke atmosfer.

Risiko karhutla pada Juli 2026 sudah tinggi, dengan Riau, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi yang harus mengantisipasi. Provinsi dengan risiko karhutla sedang adalah Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam memitigasi karhutla. Pertama, belum semua pemerintah daerah memiliki perda (peraturan daerah) atau peraturan gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Sisdalkarhutla).

Kedua, masih banyak praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketiga, belum semua provinsi terdapat Markas Daops Manggala Agni. Oleh karena itu, Kemenhut membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), yang saat ini jumlahnya sekitar 11.000-an orang tersebar di seluruh Indonesia.

Petugas Manggala Agni Siak berjibaku memadamkan api karhutla, di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau, Rabu (11/2/2026).KOMPAS.COM/Dok. Manggala Agni Siak. Petugas Manggala Agni Siak berjibaku memadamkan api karhutla, di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau, Rabu (11/2/2026).

Keempat, tidak adanya pengelola Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan berbagai instrumen lainnya, yang sebelumnya di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kelima, peningkatan kejadian dan luas karhutla yang signifikan pada area pegunungan, berbukit, dan savana, yang diperparah dengan kurangnya ketersediaan air.

"Jadi, kami harus bisa melakukan operasi-operasi teknologi modifikasi cuaca. Peningkatan kejadian karhutla lainnya sangat signifikan, ada di areal pegunungan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar, Taman Nasional Baluran juga terbakar, Rinjani, Wasur, Ijen, Merapi, Tambora, Kelimutu sudah terbakar," ucapnya.

"Karena di wilayah-wilayah NTT kawasan hutannya itu savana, padang rumput, jadi sangat mudah terbakar dan apinya menjalar dengan cepat, apalagi angin kencang. Kemudian Gunung Ringgit di Jatim, Way Kambas di Lampung, juga terbakar karena tidak ada keterlibatan Manggala Agni atau belum ada tim di situ,".

Keenam, kekosongan pemangku kawasan hutan pasca pencabutan izin pengelolaan. Ketujuh, belum optimalnya peran MPA yang sudah dibentuk.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
LSM/Figur
IESR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data Pasokan Energi ke Publik
IESR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data Pasokan Energi ke Publik
LSM/Figur
Pekerja Industri Kreatif Kecewa Ide dan 'Skill Editing' Dihargai Rp 0
Pekerja Industri Kreatif Kecewa Ide dan "Skill Editing" Dihargai Rp 0
Pemerintah
Gandeng IAEA dan Negara Mitra, Singapura Matangkan Pemanfaatan PLTN
Gandeng IAEA dan Negara Mitra, Singapura Matangkan Pemanfaatan PLTN
Pemerintah
RI-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan dan Konservasi
RI-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan dan Konservasi
Pemerintah
Pendaftaran SATU Indonesia Awards Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya
Pendaftaran SATU Indonesia Awards Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya
Swasta
Harga CPO Global Diproyeksi Naik pada Q2 2026, Dipicu Ketegangan Timur Tengah
Harga CPO Global Diproyeksi Naik pada Q2 2026, Dipicu Ketegangan Timur Tengah
Swasta
Transformasi Hijau Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi China
Transformasi Hijau Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi China
Pemerintah
Auriga Ungkap Deforestasi Indonesia Naik 66 Persen, Terluas di Kalimantan
Auriga Ungkap Deforestasi Indonesia Naik 66 Persen, Terluas di Kalimantan
LSM/Figur
Meski Menjijikkan, Kecoak Bisa Menjadi Solusi atasi Sampah Plastik
Meski Menjijikkan, Kecoak Bisa Menjadi Solusi atasi Sampah Plastik
Pemerintah
Program Rumpon Bantu Nelayan Wawonii Tenggara Lebih Terencana
Program Rumpon Bantu Nelayan Wawonii Tenggara Lebih Terencana
Swasta
UT Corporate University Dapat Sertifikat Hijau, Hemat Energi hingga 67 Persen
UT Corporate University Dapat Sertifikat Hijau, Hemat Energi hingga 67 Persen
Swasta
Uni Eropa Borong Panel Surya hingga EV di Tengah Krisis Energi
Uni Eropa Borong Panel Surya hingga EV di Tengah Krisis Energi
Pemerintah
Jelang Kemarau, Hujan Diprediksi Masih Terjadi di Indonesia hingga Sepekan ke Depan
Jelang Kemarau, Hujan Diprediksi Masih Terjadi di Indonesia hingga Sepekan ke Depan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau