Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung akan dilanjutkan pada masa kepemimpinannya.

Pramono menegaskan akan tetap melanjutkan proyek strategis tersebut demi mengurangi potensi banjir di Jakarta. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci apakah pendekatan yang diambil nantinya akan sama seperti gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya.

“Apakah sama dengan gubernur yang dulu atau tidak. Intinya bahwa normalisasi akan kami lakukan. itu saja,” ucap Pramono saat ditemui di Kompas.com, Selasa (15/4/2025).

Baca juga: Sudah Lebih dari Satu Dekade, Normalisasi Ciliwung Belum Juga Tuntas

Pramono menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses normalisasi yang sempat mandek.

“Normalisasi Ciliwung akan segera dilanjutkan. Untuk itu kami memerlukan penlok (penetapan lokasi), pembebasan lahan, dan sebagainya. Secara khusus, Kepala Dinas Sumber Daya Air sudah mempersiapkan untuk itu. Mudah-mudahan pembebasan lahan segera dilakukan,” kata Pramono.

Proyek normalisasi yang telah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo ini kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pemprov bertugas menertibkan bangunan liar dan melakukan pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik berupa pelebaran sungai dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung Jalan di Tempat: Warga Menolak, Progres Lambat

Data terbaru menunjukkan dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan.

Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.

“Yang belum ditanggul atau belum dibebaskan yaitu 16,52 km. Pada tahap persiapan, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang menolak tanahnya dibebaskan untuk normalisasi,” ujar Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Roedito Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).

Pada era Gubernur Joko Widodo, normalisasi dilakukan dengan pendekatan humanis.

Jokowi sempat beberapa kali turun langsung ke permukiman padat seperti Kampung Pulo, menawarkan relokasi ke rumah susun dengan proses dialog tanpa kekerasan.

“Proyek normalisasi itu sebuah keharusan, tapi prosesnya yang enak, jangan sampai kekerasan itu terjadi," ujar Jokowi, Pada Jumat (7/12/2012).

Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Dilakukan Bertahap Sesuai UU Pengadaan Tanah