Jurus Pramono Urai Macet Parah TB Simatupang: Surati Pemerintah Pusat, Larang "Pak Ogah"
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara soal macet parah yang hampir setiap hari terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Maju era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengaku telah meninjau langsung kondisi jalan tersebut pada Sabtu (16/8/2025).
Katanya, ia sengaja datang tanpa pengawalan dan hanya ditemani sopir.
Dari hasil pengecekan, Pramono menilai kemacetan di kawasan itu memang sangat parah. Padahal, tingkat macet di wilayah Jakarta lainnya mengalami penurunan.
“Padahal kalau kita lihat di daerah-daerah lain sekarang mengalami penurunan kemacetan, tapi memang di TB Simatupang parah sekali,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Lantas, apa langkah Pramono untuk menekan macet di wilayah tersebut?
Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).Surati pemerintah pusat
Pramono menyebut, macet di Jalan TB Simatupang disebabkan oleh galian Proyek Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah pusat yang masih berjalan.
Oleh karena itu, ia berencana mengirim surat agar pemerintah pusat turun tangan membantu mengurai kemacetan.
“Saya akan secara khusus menulis surat kepada pemerintah pusat yang mengoordinasikan PSN tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang. Problemnya ada di PSN, keluhannya memang berkepanjangan,” kata dia.
Bedeng galian diperkecil
Selain bersurat ke pemerintah pusat, Pramono mengaku sudah menginstruksikan sejumlah langkah darurat kepada jajarannya, mulai dari Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP.
Salah satunya, meminta ukuran bedeng proyek diperkecil agar tidak memakan badan jalan.
“Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin, kita minta itu untuk dikecilin. Kalau perlu Gubernur tanda tangan saya tanda tangan,” kata Pramono.
Proyek galian Pipa Air di dekat Kantor Pajak Pancoran, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025) Larangan “pak ogah”
Selain itu, Pramono juga melarang keberadaan “pak ogah” atau pengatur lalu lintas liar di kawasan tersebut. Ia menilai keberadaan mereka justru memperparah kemacetan.
Menurut Pramono, tugas mengatur lalu lintas adalah kewenangan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, bukan masyarakat sipil.
“Saya juga sudah menginstruksikan untuk gak boleh lagi ada pak ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas,” ujarnya.
