JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI memasang rambu-rambu lalu lintas di jalur alternatif bagi warga yang ingin menghindari kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan," kata Khoirudin dilansir dari Antara, Kamis (21/8/2025).
Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kemacetan bisa terurai.
Baca juga: Trotoar TB Simatupang Bakal Disunat demi Atasi Macet
Namun, jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.
Khoirudin mengatakan, langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.
"Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," ujar dia.
Masalah macet di TB Simatupang muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan.
Kemacetan di Jalan TB Simatupang dinilai bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.
Untuk itu, DPRD DKI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.
Salah satu hal yang paling mendesak, adalah kehadiran petugas di lapangan, seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas di TB Simatupang.
"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," ucap dia.
Baca juga: Atasi Macet TB Simatupang, Dishub DKI Kaji Penutupan Exit Tol Cipete Saat Jam Sibuk
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Sebab, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).
“Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).
Pramono mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.
Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah.
Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.
“Saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.
Baca juga: Macet Parah TB Simatupang akibat Banyak Proyek Galian, Mayoritas Milik Pemprov DKI
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini