Satgas Transisi Energi Diharapkan Percepat Dekarbonisasi Industri

JAKARTA, KOMPAS.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini menjadi bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mempercepat transisi energi sesuai Persetujuan Paris serta implementasi Bali Energy Transitions Roadmap dan Bali Compact.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyebut pembentukan Satgas TEH sebagai sinyal positif prioritas pemerintah dalam transisi energi.

“Satgas TEH menjadi bentuk tanggung jawab moral Indonesia dalam melaksanakan keputusan G20, termasuk sembilan prinsip Bali Compact dan tiga prioritas Bali Energy Transitions Roadmap: akses energi, teknologi energi bersih, dan pendanaan energi terbarukan,” ujarnya, melalui keterangan pers, Jumat (21/3/2025). 

IESR menyoroti rendahnya investasi energi terbarukan, yang pada 2024 hanya mencapai 1,8 miliar dollar AS dari target 2,6 miliar dollar AS. Hambatan investasi ini diperburuk oleh penolakan masyarakat terhadap proyek panas bumi di Flores, PLTS Terapung di Sumatera Barat, dan PLTA.

IESR berharap Satgas TEH dapat menjadi platform koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mempercepat transisi energi, mengatasi hambatan investasi, serta merancang kebijakan pendukung energi bersih.

Satgas ini juga diharapkan memperkuat implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM) guna mencapai puncak emisi sektor listrik pada 2030 dan net-zero emission pada 2050.

Menurut studi *Unlocking Indonesia’s Renewable Future*, Indonesia memiliki potensi proyek energi terbarukan sebesar 333 GW di 632 lokasi yang layak secara teknis dan finansial. “Data ini dapat menjadi referensi bagi Satgas TEH untuk menarik investasi dan menggantikan PLTU,” kata Fabby.

Fabby juga menyoroti urgensi dekarbonisasi industri seiring penerapan pajak karbon di Eropa. “Satgas TEH berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau agar industri tetap berdaya saing,” ujarnya.

IESR menekankan pentingnya komunikasi inklusif Satgas TEH dengan masyarakat sipil, pelaku usaha, dan sektor swasta guna memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan bagi Indonesia.