OJK Sebut Restrukturisasi KUR Bakal Pakai Aturan Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pihaknya mendukung penuh restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dengan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, saat ini OJK telah mengantisipasi penerapan restrukturisasi KUR dengan menggunakan Peraturan OJK atau POJK 40 Tahun 2019 yang mengacu pada skema kualitas aset.

"Jadi restrukturisasi itu dilakukan bagi debitor KUR yang memiliki prospek usaha dan kemudian dilakukan assesment oleh masing-masing bank terkait," kata dia dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Senin (5/8/2024).

Baca juga: Bos OJK Pastikan Restrukturisasi KUR Tak Butuh Aturan Baru

Ia menambahkan, hal tersebut sudah tepat untuk diterapkan pada waktunya. Namun, ia belum dapat memastikan kapan restrukturisasi KUR tersebut akan mulai dilaksanakan.

Adapun, skema yang akan digunakan untuk restrukturisasi KUR juga belum dapat diputuskan.

"Kita tunggu dalam waktu dekat Pak Menko Perekonomian maupun juga tentu Bapak Ibu Menteri yang terkait dengan komite pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait dengan restrukturisasi KUR tadi," imbuh dia.

Sebelumnya, Mahendra berucap, rencana perpanjangan restrukturisasi kredit khusus pada segmen kredit usaha rakyat (KUR) tidak memerlukan Peraturan OJK (POJK) baru. Pasalnya, peraturan terkait perpanjangan restrukturisasi KUR sudah ada.

"Tidak perlu (POJK)," ujar dia singkat ketika ditemui di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Ia menjelaskan, aturan tersebut tersedia pada kondisi normal untuk pemberian relaksasi bagi debitor yang memiliki potensi baik. Aturan terkait restrukturisasi masa normal itu diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2019.

"Dari kaca mata OJK sebenarnya sudah ada pengaturan yang dilakukan dalam kondisi normal untuk bisa melihat kemungkinan pemberian restrukturisasi bagi debitor yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik," terang dia.

Adapun, pelaksanaan perpanjangan restrukturisasi KUR bisa dilakukan dengan penyelarasan keputusan pemerintah terkait kriteria penerima relaksasi ini.

"Periode persisnya bagaimana, siapa yang diberi perhatian itu, penyesuaiannya justru di aspek kriteria yang ditetapkan pemerintah," timpal dia.

Mahendra menjelaskan, hal tersebut yang sedang dimatangkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementrian Koperasi dan UMKM.

"Kami di OJK dari segi pengaturannya, dari segi kesiapan masing-masing bank, karena itu suatu mekanisme yang biasa," tutup dia.

Baca juga: Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 19,33 Triliun Per Semester I 2024