Bulog Diminta Serap 25.000 Ton Gabah per Hari Jelang Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog meningkatkan serapan gabah petani menjadi 25.000 ton per hari.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga pasokan beras saat Lebaran.

Pemerintah berupaya menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan dan harga beras menjelang Ramadan 2025.

"Pemerintah memastikan Bulog akan menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).

Baca juga: Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Sebut Babinsa Bakal Ikut Kawal Serapan Gabah

Bulog diwajibkan membeli gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tanpa syarat kadar air maupun kadar hampa.

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025.

Cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 65.000 ton. Untuk memperkuat stok, Bulog diminta meningkatkan serapan harian menjadi 25.000 ton.

Targetnya, stok CBP pada akhir Februari 2025 mencapai 180.000 ton. Pada Maret 2025, stok ditargetkan naik menjadi 1,79 juta ton dengan serapan harian 60.000 ton.

"Selain itu, pihak swasta diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga minimal Rp 6.500 per kg guna mencegah penurunan harga di tingkat petani. Jika ada pihak yang melanggar, akan diberikan sanksi tegas," kata Zulkifli.

Baca juga: Revisi Target, Zulhas: Bulog Harus Serap Beras di Atas 2 Juta Ton hingga April

Selain memperkuat stok beras, pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden tentang Pengelolaan Ketahanan Pangan.

Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan proses pengadaan, pengolahan, dan penyaluran beras di seluruh wilayah.

Pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa, diwajibkan menggelar pertemuan mingguan.

Pertemuan ini untuk memantau hasil panen, harga beras, serta memastikan tidak ada kendala dalam rantai pasokan.

"Kolaborasi antara kementerian teknis dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pemantauan dan pengendalian di tingkat lokal. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan pangan yang telah dirancang dapat berjalan efektif di lapangan," ujar Zulkifli.