Bahlil Akan Beri Perpanjangan Ekspor Freeport tetapi Ada Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).

Relaksasi izin ekspor itu berakhir pada 31 Desember 2024.

Ia menuturkan, pihaknya dengan Freeport sudah melakukan pembahasan terkait perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Hasilnya, pemerintah akan memberikan relaksasi ekspor secara bertahap.

"Alhamdulillah kemarin kita sudah memutuskan dengan jalan tengah, bahwa pabrik itu akan selesai di bulan Juni, dan Freeport sudah membuat pernyataan, dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada, dan secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk melakukan ekspor konsentrat," ujar Bahlil di Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Baca juga: Freeport Bidik Ekspor 1,3 Juta Ton Konsentrat, Tunggu Restu Pemerintah

Kendati begitu, ia memastikan ada sanksi yang akan ditanggung Freeport karena gagal memenuhi ketentuan pemerintah bahwa harus menghentikan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025.

Sanksi itu berupa kenaikan biaya bea keluar.

"Sanksinya adalah pajak ekspornya (bea keluar) kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya," ungkapnya.

Menurut Bahlil, alasan pemerintah mempertimbangkan perpanjangan relaksasi ekspor adalah karena Freeport berkontribusi besar dalam pemasukan negara.

Maka, negara berpotensi kehilangan pendapatan jika Freeport tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga di saat perusahaan juga tidak bisa melakukan produksi karena smelter berhenti beroperasi akibat insiden kebakaran.

Sebagai informasi, smelter Freeport yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, mengalami kebakaran pada Oktober 2024.

Baca juga: Freeport Pasok Emas Batangan 125 Kg ke Antam Pertama Kalinya

Insiden itu menyebabkan kerusakan fasilitas smelter, tepatnya pada bagian produksi asam sulfat. Kondisi ini pun berdampak pada produksi smelter secara keseluruhan.

"Jadi win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan, karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan, dan potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss," kata Bahlil.

Sebagai informasi, pemerintah sejatinya menerapkan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai Juni 2024.

Namun, larangan itu direlaksasi hingga 31 Desember 2024 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2024.

Relaksasi tersebut bisa dinikmati PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) karena pembangunan smelter keduanya belum rampung.

Melalui Permendag 10/2024 dan Permen ESDM 6/2024 itu pula, pemerintah menetapkan larangan ekspor konsentrat tembaga berlaku mulai 1 Januari 2025.

Baca juga: Kebakaran Smelter Freeport, ESDM: Ada Masalah di Kelistrikan