JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengaku sempat membandingkan catatannya dengan menteri keuangan negara lain dalam kaitannya dengan negosiasi terkait kebijakan tarif Trump.
Dalam kegiatan World Bank Spring Meetings 2025, Sri Mulyani melakukan perbandingan catatan dengan menteri keuangan negara lainnya mengenai hubungan perdagangannya dengan AS.
"Dalam kesempatan ini pula, karena ini dalam kesempatan pertemuan G20 dan World Bank Spring Meetings 2025, saya melakukan perbandingan catatan atau compare notes dengan beberapa menteri keuangan untuk menanyakan bagaimana negara masing-masing melakukan engagement dengan AS," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (25/4/2025).
Baca juga: Menurut Sri Mulyani, AS Punya Pesan Khusus untuk Negara-negara yang Negosiasi Tarif Trump ...
Ia menambahkan, hal ini bertujuan untuk menemukan solusi yang bisa bersifat menyeluruh. Harapannya, itu dapat menciptakan kepastian dunia.
"Karena ketidakpastian dunia akan dan telah menyebabkan proyeksi pertumbuhan global yang melemah, dan itu tentu akan merugikan seluruh negara-negara di dunia," imbuh dia.
Sri Mulyani bilang, sepakat dengan negara lainnya, forum tersebut juga digunakan untuk menurunkan tensi ketegangan dan mencapai berbagai pemahaman bersama sehingga perekonomian masing-masing negara dan dunia terjaga.
"Agar tidak terjadi risiko pelemahan ekonomi atau bahkan resesi, yang berakibat pada kesejahteraan rakyat dari semua negara," ucap dia.
Sebelumnya, ia bilang, agenda bilateral Indonesia dan AS untuk berdialog dan melakukan negosiasi mendapat respons baik dari AS.
Proposal yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan apresiasi karena paling lengkap dan detail menggambarkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
“Jadi ini adalah sebuah pengakuan dari AS terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, dan dengan bekal komunikasi awal yang tadi disebutkan, Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini,” jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Google, Boeing, hingga Microsoft Dukung Indonesia soal Tarif Trump
Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada 2 April 2025.
Indonesia termasuk dalam daftar negara terdampak, dengan tarif impor yang naik hingga 32 persen. Beberapa negara merespons dengan retaliasi. China, misalnya, memilih jalur balasan tarif. Namun, Indonesia bersama sejumlah negara lain memilih menempuh jalur negosiasi.
Amerika Serikat (AS) kemudian menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari bagi negara yang tidak melakukan retaliasi, termasuk Indonesia. Meski begitu, tarif dasar universal sebesar 10 persen tetap berlaku.
Baca juga: Kena Tarif Trump, Indonesia Buka Peluang Dagang Baru dengan BRICS dan Uni Eropa
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini