JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi angkat bicara soal pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyoroti peran eksklusif Perum Bulog.
Sebagai informasi, laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti peran Bulog dalam strategi ketahanan pangan di Indonesia.
Arief mengatakan, peran Bulog itu tidak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin Indonesia memiliki cadangan pangan.
“Kalau Pak Presiden Prabowo kan menyampaikan bahwa kita harus punya cadangan pangan di Bulog,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
Baca juga: Bulog Siap Perkuat Koperasi Merah Putih lewat Logistik, Pelatihan dan Akses Pangan
Hal ini terbukti ketika negara-negara lain mengalami krisis beras, Indonesia memiliki cadangan beras 3,1 juta ton.
Kemudian, Arief juga mengatakan bahwa Bulog menyerap gabah kering petani dengan harga minimal Rp 6.500 per kilogram. “Saya rasa kita berada di jalur yang benar,” kata Arief.
“Kita kan negara berdaulat, negara berdaulat itu seperti yang kita lakukan hari ini. Maunya kita impor semua terus petani kita mati atau gimana? Kan enggak begitu. Presiden kita ingin petani, peternak, semuanya sejahtera, produksi bisa dari dalam negeri,” ujar Arief.
Hal ini dinilai AS membatasi akses pasar sektor swasta dan menghambat efisiensi perdagangan.
AS juga menyinggung Bulog sebagai satu-satunya importir pakan jagung di Indonesia.
“Bulog memprioritaskan distribusi jagung kepada peternak unggas kecil. Volume impor ditetapkan berdasarkan tingkat produksi pakan domestik dan tunduk pada kebijakan keseimbangan komoditas. Pabrik pakan selain petani kecil yang menerima jagung dari Bulog diwajibkan untuk menggunakan jagung pakan yang diproduksi secara lokal,” tulis laporan tersebut.
Bulog juga ditunjuk sebagai satu-satunya importir beras, pakan jagung, dan kedelai di Indonesia untuk cadangan pangan pemerintah. “Bulog dan perusahaan milik negara lainnya dapat melakukan intervensi di pasar ketika harga di atas atau di bawah target ambang batas,” tulis laporan NTE.
Baca juga: Aturan Insentif Motor Listrik Belum Kelar, Gara-gara Ada Tarif Trump
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini