Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Capai Rp 164,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan tahun anggaran 2026 sebesar Rp 164,4 triliun.

Dana ini dibagi ke dalam tiga fokus utama, yakni sisi produksi, konsumsi, dan distribusi-cadangan pangan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dari total anggaran, porsi terbesar yaitu Rp 114 triliun dialokasikan untuk mendukung sisi produksi.

Baca juga: Prabowo Siap Tindak Tegas Pelaku Kecurangan Pangan, Ingatkan Denda Rp 50 Miliar

Dana ini digunakan untuk berbagai program yang langsung menyasar petani dan nelayan, mulai dari subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, pencetakan lahan sawah baru Rp19,7 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan 15 unit bendungan, hingga pengembangan irigasi seluas 104.000 hektare dengan anggaran Rp12 triliun.

“Anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden Rp 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alusintan, pupuk, dan bendungan irigasi, ada Rp 114 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Ini untuk mendukung sisi produksi. Mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu Rp 46,9 triliun, cetak sawah Rp 19,7 triliun, bantuan alsintan, bendungan 15 unit, dan irigasi Rp104.000 hektare itu Rp 12 triliun,” paparnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp12,2 triliun untuk bantuan benih, pengembangan kampung nelayan, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa yang terkait langsung dengan program ketahanan pangan.

Anggaran untuk sisi produksi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pertanian dan perikanan nasional, sehingga pasokan pangan dari dalam negeri semakin terjamin.

Baca juga: Prabowo Alokasikan Rp 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan di RAPBN 2026

Untuk sisi konsumsi, pemerintah menganggarkan Rp 5,8 triliun.

Dana ini digunakan untuk program bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sementara itu, sektor distribusi dan cadangan pangan memperoleh alokasi Rp 29,9 triliun.

Anggaran tersebut mencakup penguatan rantai distribusi, pembangunan sarana-prasarana di pelabuhan. Kemudian, dukungan bagi sektor perikanan, serta cadangan pangan nasional.