Ambisi Prabowo: APBN Nol Defisit di 2027

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memasang target ambisius, mulai 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak lagi mencatat defisit.

Demi mencapai target tersebut, pemerintahannya berkomitmen sejak dini untuk melakukan efisiensi anggaran dan menekan defisit tahun depan hingga batas terendah.

"(Kami) akan terus efisiensi sehingga defisit ini terus tertekan. Defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin," kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegasnya.

Prabowo menuturkan, untuk mewujudkan mimpi APBN tanpa defisit, dibutuhkan keberanian dan tekad kuat dalam memberantas kebocoran anggaran.

Baca juga: Menjawab Simpang Siur Kenaikan Gaji PNS 2026 usai Pidato Prabowo

Pesan ini ia sampaikan tidak hanya kepada para pejabat publik, tetapi juga kepada seluruh kekuatan partai politik di Indonesia agar bersatu mendukung pemerintah menutup celah kebocoran yang masih terjadi.

“Kita harus berani dan harus bertekad menekan kebocoran dan segala bentuk kebocoran,” ucap Prabowo.

Ia yakin, dengan menutup kebocoran anggaran, manfaat pertumbuhan ekonomi akan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

“Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati,” imbuhnya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif di masa depan, sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN.

Meski demikian, ia menegaskan APBN harus dirancang tetap fleksibel agar mampu beradaptasi dan merespons guncangan dari ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik global.

“Untuk itu APBN harus terus dijaga, tetap sehat dan kredibel, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan," beber Prabowo.

"Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten, pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” tambahnya.

Baca juga: Prabowo: Ada Komisaris Rapat Sebulan Sekali, Tantiem Rp 40 Miliar