Perpres Kecerdasan Buatan Segera Terbit, Menkomdigi Beri Bocoran Isinya

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut izin prakarsa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sudah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Kementerian Komdigi sudah mengirimkan izin prakarsa kepada Kemensetneg untuk perpres yang terkait dengan aturan mengenai kecerdasan artificial," kata Meutya dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Ia menambahkan, aturan tersebut segera diterbitkan.

"Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita memiliki PP atau perpres yang terkait dengan kecerdasan artificial," ucapnya.

Baca juga: GovTech Berbasis AI Dimulai, Luhut Harap Pangkas Defisit APBN Rp 400 Triliun

Izin prakarsa merupakan persetujuan Presiden untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan.

Proses ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga.

Meutya juga membeberkan garis besar isi rancangan Perpres AI.

"Yang pertama adalah roadmap dan yang lainnya adalah aturan-aturan terkait etika dari kecerdasan artificial (AI)," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan perpres soal AI ditargetkan terbit September 2025.

"September kita harapkan sudah dapat bentuk finalnya dalam bentuk sebagai peraturan presiden (perpres)," kata Nezar di Kementerian Komdigi, Senin (28/7/2025).

Baca juga: 5 Jenis Pekerjaan yang Diprediksi Hilang pada 2030 Akibat AI

Ia menjelaskan, draf perpres sudah ditargetkan rampung Juli, lalu masuk ke diskusi publik pada Agustus.

Setelah itu, naskah akan diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara sebelum diterbitkan.

Nezar menambahkan, regulasi ini akan merujuk pada AI Policy Dialogue Country Report yang baru diluncurkan.

Laporan tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris melalui Kementerian Komdigi.