Kala Efisiensi Anggaran Dicanangkan, Kabinet Merah Putih Justru Menggemuk...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mencanangkan efisiensi anggaran belanja sejak awal tahun ini.

Namun, di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto terus menambah badan dan kementerian baru yang membuat postur Kabinet Merah Putih semakin gemuk.

Sebagai informasi, sejak awal tahun ini, pemerintah telah mencanangkan efisiensi anggaran belanja.

Melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, jumlah anggaran yang harus dihemat negara mencapai Rp 306,7 triliun sepanjang 2025.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Dilanjutkan, Targetkan APBN Tanpa Defisit

Penghematan itu terdiri dari Rp 256,1 triliun yang berlaku di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat dan Rp 50,5 triliun untuk anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Adapun 16 pos belanja yang diprioritaskan untuk dipangkas anggarannya, di antaranya belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, seminar, hingga program yang dianggap non-prioritas.

Inpres itu diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PMK ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah untuk melaksanakan dan melanjutkan efisiensi anggaran.

Namun, dalam PMK itu hanya ada 15 pos belanja yang diprioritaskan untuk dipangkas anggarannya.

Pos belanja lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan prioritas pembangunan tidak dimasukkan dalam daftar efisiensi.

Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan efisiensi anggaran. “(Kami) akan terus efisiensi sehingga defisit ini terus tertekan,” ujar Prabowo dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menargetkan agar APBN bisa mencapai titik tanpa defisit sama sekali.

Diharapkan target itu dapat terwujud pada 2027 atau 2028. “Cita-cita saya, suatu saat apakah 2027, 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini untuk menyampaikan kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ucapnya.

Penambahan 2 Badan dan 1 Kementerian Baru

Di tengah efisiensi anggaran yang dicanangkan sejak awal tahun itu, Presiden Prabowo justru menambah dua badan dan satu kementerian baru, yaitu Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, Badan Industri Mineral, dan Kementerian Haji dan Umrah.

Padahal, Kabinet Merah Putih sudah gemuk sejak awal dibentuk.