BSN Gandeng APSI Pacu Kredit Properti Syariah, Bidik 73.700 Unit pada 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Syariah Nasional (BSN) menjalin sinergi strategis dengan Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat ekosistem perumahan berbasis syariah di Indonesia.

Langkah ini sekaligus mempertegas posisi BSN sebagai salah satu pemain utama industri perbankan syariah nasional setelah resmi beroperasi sebagai bank syariah terbesar kedua di Tanah Air dengan aset mencapai Rp 72,9 triliun pada akhir 2025.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, kolaborasi tersebut memiliki cakupan luas, mulai dari pengelolaan dana melalui BSN Cash Management System hingga penyediaan fasilitas pembiayaan khusus bagi sektor properti syariah.

Baca juga: BSN Optimalkan Layanan Kantor Cabang Selama Libur Lebaran

SHUTTERSTOCK/PAEGAG Ilustrasi KPR syariah.

“Kerja sama ini menjadi awal silaturahmi yang baik bagi BSN dan APSI. Kami ingin memperkenalkan bagaimana BSN dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem properti melalui layanan perbankan yang kredibel, termasuk penyediaan KPR subsidi dan komersil, cicilan emas, hingga produk pembiayaan multimanfaat bagi anggota APSI,” kata Alex dalam siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Menurut Alex, BSN juga menyediakan produk pembiayaan khusus seperti BSN Yasa Griya serta fasilitas pembiayaan pemilikan lahan bagi pengembang.

Dukungan pembiayaan ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan proyek perumahan berbasis prinsip syariah di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam konteks ekspansi pembiayaan perumahan, BSN mematok target agresif pada 2026 dengan merealisasikan pembiayaan untuk 73.700 unit hunian. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan capaian 2025 yang tercatat sebanyak 59.463 unit.

Baca juga: BSN-KCI Hadirkan KMT Co-Branding, Top-Up Bisa Lewat Mobile Banking

Strategi peningkatan pembiayaan ini, lanjut Alex, sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata BSN terhadap program pemerintah yang mencanangkan pembangunan Tiga Juta Rumah guna mengatasi backlog perumahan nasional.

SHUTTERSTOCK/KUNLATHIDA6242 Ilustrasi pejuang KPR.

Hingga saat ini, portofolio pembiayaan konsumen BSN masih didominasi oleh KPR subsidi sebesar 63 persen. Sementara itu, KPR non-subsidi berkontribusi sebesar 31 persen dan pembiayaan non-mortgage sebesar 2 persen.

Untuk memperluas akses layanan pembiayaan properti, BSN juga mengandalkan transformasi digital melalui aplikasi Bale Syariah by BSN.

Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai layanan perbankan syariah secara lebih transparan dan efisien.

Baca juga: BSN Ekspansi ke Ekosistem Ekonomi Muhammadiyah

“Sejak diluncurkan awal Februari 2026, aplikasi ini telah menarik 138.524 pengguna dengan total nilai transaksi mencapai Rp 1,96 triliun per 16 Maret 2026. Kami ingin memastikan ekosistem properti syariah hadir dalam genggaman nasabah secara transparan dan efisien,” ujar Alex.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP APSI Muhammad Abubakar menyambut positif langkah BSN yang dinilainya berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan ekosistem properti syariah nasional.

“Bagi kami APSI, properti adalah pilihan profesi, tapi syariah bukanlah pilihan karena syariah adalah sebuah kewajiban. Bagi kami BSN bukanlah yang pertama, tapi ke depan kami ingin BSN menjadi pilihan utama,” tegas Abubakar.

Ia menambahkan, APSI berharap sinergi ini dapat memperkuat peran BSN sebagai motor penggerak ekosistem properti syariah, khususnya dalam mendukung pengembang yang berkomitmen pada penerapan prinsip syariah.

Baca juga: BSN Gandeng UNS, Perkuat Literasi Keuangan Syariah di Kampus

“MoU ini adalah pembuka jalan bagi kita untuk bahu-membahu mengembangkan ekonomi syariah yang inklusif, tidak hanya untuk anggota APSI, tetapi juga bagi asosiasi lain yang memiliki komitmen pada prinsip syariah,” ujarnya.

Melalui integrasi layanan perbankan dan sektor riil properti, kolaborasi BSN dan APSI diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ke depan, kedua pihak berkomitmen mengimplementasikan program kerja nyata yang mencakup sosialisasi serta pengembangan produk yang lebih spesifik guna menjawab kebutuhan pengembang maupun konsumen properti syariah di berbagai wilayah Indonesia.