Indonesia-Australia Bahas E-Government Perkuat Produktivitas Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Australia tengah membahas penerapan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government untuk mendongkrak produktivitas nasional.

Kajian kebijakan pemerintah Indonesia ini menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas saat kunjungan Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood serta Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Roderick Brazier di Jakarta pada Jumat (27/3/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan e-Government menjadi inisiatif yang dapat segera dikembangkan.

Baca juga: Australia Alami Krisis BBM, Pesan Pasokan Darurat dari AS

Bahkan implementasinya dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas di tengah kebijakan efisiensi yang tengah diberlakukan.

"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia, khususnya dalam peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan ekonomi kedua negara.

Airlangga juga mengapresiasi dan mendukung penuh keberlanjutan program kemitraan ekonomi Australia-Indonesia atau Prospera.

Baca juga: Kopi Indonesia Makin Diminati, Ekspor ke Australia Tembus Rp 114 Miliar

Pada fase kedua program tersebut, pemerintah menyambut baik keterlibatan Australian Productivity Commission, terutama dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mendukung reformasi kebijakan dan peningkatan produktivitas nasional.

"Di bawah kerangka Prospera Phase II, Australian Productivity Commission diharapkan dapat melakukan riset terkait pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan," ungkapnya.

Airlangga juga berharap urgensi reformasi perpajakan yang saat ini menjadi agenda prioritas nasional dapat menjadi fokus dalam implementasi Prospera Phase II.

Pada kesempatan yang sama, Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood menyatakan pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan kapasitas sektor layanan publik.

Baca juga: Panic Buying BBM dan Krisis Energi Bayangi Ekonomi Australia

Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Roderick Brazier menegaskan, pemerintah Australia berkomitmen dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).