JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons wacana kenaikan harga BBM non-subsidi per 1 April 2026 yang diperkirakan ekonom bisa naik hingga 10 persen.
Ia menjelaskan, mekanisme penetapan harga BBM di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Dalam regulasi ini terdapat dua skema harga, yakni untuk BBM non-subsidi dan BBM subsidi.
Baca juga: Ramai Isu Kenaikan Harga BBM di Medsos, Pertamina Tegaskan Tidak Benar
Ilustrasi BBM Pertamina di SPBU. Bahlil menyebut, pada BBM non-subsidi atau yang diperuntukkan bagi industri, penetapan harganya secara otomatis mengikuti mekanisme pasar, sehingga dapat berubah tanpa perlu diumumkan secara resmi.
"Kalau yang industri (BBM non-subsidi) tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2026).
Ia merinci, BBM non-subsidi adalah bensin beroktan tinggi seperti Pertamax (RON 95) dan Pertamax Turbo (RON 98).
Bahlil menekankan, jenis BBM ini memang ditujukan bagi kelompok masyarakat mampu.
Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tahan Kenaikan BBM Subsidi untuk Jaga Inflasi
Menurutnya, negara hanya berkewajiban memastikan ketersediaan stok BBM non-subsidi, sementara biaya konsumsi sepenuhnya ditanggung oleh pengguna sesuai harga pasar tanpa membebani anggaran negara.
"Jadi itu kan orang-orang yang mampu lah. Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo (silakan). Tugas negara menyiapkan, yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," kata dia.
Maka dari itu, lanjut Bahlil, perhatian utama pemerintah saat ini tetap difokuskan pada kebijakan BBM subsidi.
Perbandingan Harga BBM ASEAN 2026 Imbas Perang AS?Israel vs Iran, Singapura Termahal, Bagaimana Posisi Indonesia?Menurutnya, harga BBM di dalam negeri saat ini masih stabil di tengah gejolak harga minyak dunia yang sudah menyentuh 115 dollar AS per barrel.
Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tahan Kenaikan BBM Subsidi untuk Jaga Inflasi
Bahlil pun memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, terutama kondisi masyarakat.
"Saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang