Menteri P2MI Abdul Kadir Karding Fokuskan Pemberdayaan Purna-PMI dengan Skema KUR Bunga Rendah

KARAWANG, KOMPAS.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa pihaknya sedang memetakan upaya pemberdayaan untuk purna pekerja migran indonesia (PMI) melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

Karding menjelaskan, PMI adalah individu yang bekerja di luar negeri dengan mendapatkan upah, sementara yang telah kembali disebut sebagai purna-PMI. Tugas Kementerian P2MI antara lain mengurus PMI, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah pulang, termasuk keluarganya.

"Nantinya, purna-PMI akan disentuh dengan program pemberdayaan, salah satunya kegiatan usaha. Kami akan berdiskusi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memetakan usaha yang sesuai dengan purna PMI," kata Karding dalam kunjungan di Desa Ciparagejaya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

Baca juga: 26 Tenaga Kesehatan Jember Berangkat ke Arab Saudi Jadi PMI

Karding menambahkan bahwa purna-PMI akan dibantu dalam pengembangan usaha, termasuk cara menjual produk dengan baik, manajemen yang tepat, dan akses permodalan melalui skema KUR.

"Kami sudah sepakat dengan Kementerian Ekonomi dan UKM untuk menyiapkan skema KUR maksimum 100 juta dengan bunga 6 persen per tahun," ungkapnya.

Pihak Kementerian P2MI juga akan merancang program-program berkelanjutan untuk pemberdayaan purna PMI. Kepala desa diharapkan dapat mendata warga yang ingin berwirausaha. Semua calon pekerja migran harus melalui prosedur yang sah dan dilibatkan dalam pelatihan.

Baca juga: Kriteria UMKM yang Dihapus Kredit Macetnya, Penerima KUR Tidak Masuk

Karding mengungkapkan alasan dirinya ingin menginap di Ciparagejaya, yakni agar pejabat Kementerian P2MI lebih memahami kehidupan para PMI, mengingat desa tersebut merupakan salah satu kantong PMI di Karawang.

"KP2MI adalah Kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden untuk mengurusi semua urusan terkait Pekerja Migran," jelasnya.

Anggota DPR Komisi IX, Obon Tabroni, menambahkan bahwa Karawang merupakan kawasan industri terbesar, namun banyak warganya yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Pilihan menjadi PMI adalah pilihan terakhir bagi mereka, karena sulitnya lapangan pekerjaan. DPR dan Pemerintah akan berkolaborasi untuk pelindungan dan kesejahteraan PMI. Kami berharap program pemberdayaan PMI purna dapat terlaksana dengan baik," ujar Obon.