UNGARAN, KOMPAS.com - Akibat efisiensi, sumber keuangan dari pemerintah pusat yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana Alokasi Umum (DAU) ke Pemerintah Kabupaten Semarang mengalami penundaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak Rp 38 miliar.
"Ini sekarang sedang dilakukan inventarisasi kegiatan atau sektor yang bisa ditangguhkan. Kita juga menunggu arahan dari Kemendagri untuk kesesuaian program, ya ini kita teliti ulang," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto, Jumat (14/2/2025).
Djarot mengungkapkan karena ada penandaan dari Kemenkeu tersebut, jajaran Pemkab Semarang harus mencari solusi untuk menutup yang seharusnya ditanggung pemerintah pusat.
"Kita juga melakukan efisiensi dan pemangkasan di sektor-sektor yang memungkinkan, tanpa menganggu kinerja dan pelayanan ke masyarakat," kata dia.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Kantor Pemerintah di Semarang Gelap akibat Pembatasan Listrik
Baca juga: Isu Mangkrak IKN dan Rencana Jangka Panjang Kalteng 2025-2045...
Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot SupriyotoEfisiensi pun dilakukan. Di antaranya, pelaksanaan rapat dilakukan dengan Zoom untuk memangkas biaya sewa gedung, konsumsi, dan transportasi.
"Selain itu juga akan ada penggantian bohlam lampu menjadi LED untuk memangkas biaya bulanan pembayaran listrik dan penggunaan AC dilakukan seefisien mungkin," kata Djarot.
"Diskominfo sudah saya perintahkan untuk memfasilitasi kebutuhan perangkat pendukung untuk Zoom tersebut, agar antar-OPD atau kecamatan bisa melaksanakan rapat daring tersebut," ungkapnya.
Baca juga: Efisiensi Anggaran dan Dampaknya bagi Infrastruktur...
Djarot juga menyampaikan, rangkaian acara Hari Jadi ke-504 Kabupaten Semarang terancam tanpa kirab budaya seperti yang rutin diadakan setiap tahun.
"Ya, karena efisiensi tersebut ada kegiatan yang dikurangi, kecuali kalau ada sponsor atau pihak ketiga yang mendukung pelaksanaan kirab," kata dia.
"Kalau kegiatan yang sifatnya sakral tetap dilaksanakan, seperti ziarah makam Ki Ageng Pandanaran I di Kota Semarang dan Sunan Pendanaran II di Bayat Kabupaten Klaten, napak tilas Kabupaten Semarang, dan Susuk Wangan serta jamasan pusaka," pungkasnya.
Baca juga: Analisis dan Dampak Kebijakan Penghematan Anggaran Prabowo Subianto...
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang