MATARAM, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB mengecam sikap keras kepala investor asal Cina, PT Indonesia Lombok Resor (ILR).
Perusahaan tersebut bersikeras membangun proyek kereta gantung, dari Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, menuju ke kawasan pendakian atau pelawangan Gunung Rinjani.
Proyek tersebut akan merusak lebih dari 500 hektare dan akan ada ribuan pohon yang akan hilang atau dibabat, padahal pohon pohon itu adalah menyangga Rinjani.
"Bagaimana mungkin proyek kereta gantung tidak merusak hutan, aneh juga pernyataan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, bangun kereta gantung tapi tak babat hutan, pasti dibabatlah hutannya untuk pembangunan tiang tiang lancang dan jalan inspeksi dan jalur penyelamatan," kata Amri Nuryadin, Ketua Walhi NTB, Jumat (15/8/2025).
Baca juga: Jalur Diperbaiki, Pendakian Gunung Rinjani Kembali Dibuka Mulai Senin
Dia mengatakan bahwa dari 500 hektar yang akan disiapkan untuk proyek kereta gantung itu, 30 persennya akan dibabat hutannya, mestinya tidak membangun kereta gantung di kawasan esensial di kawasan hutan.
Jika dihitung tiap hektar ada 400 pohon, bisa dibayangkan pohon yang akan hilang di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
"Sementara kerusakan hutan di NTB telah mencapai 60 persen dan itu diakui oleh beberapa akademisi dan Lembaga Lingkungan Hidup," kata Amri.
Baca juga: Keamanan Jalur Pendakian Gunung Rinjani Bakal Diverifikasi Sebelum Kembali Dibuka
Amri mengatakan dari 1,1 juta hektare hutan di NTB tercatat 200 ribu hingga 700 ribu hektare yang sudah kritis atau diambang kerusakan, ditambah lagi dengan proyek kereta gantung yang nampaknya direstui Gubernur NTB saat ini.
Seperti diketahui, PT Indonesia Lombok Resort (ILR) bertemu dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal di Kantor Gubernur, Kamis (14/8/2025).
Humas PT ILR , Ahui mengatakan, Gubernur NTB mendukung proyek pembangunan kereta gantung di Rinjani, tetapi gubernur meminta mereka memperhatikan masalah sosial dan lingkungan.
Ahui juga mengatakan jika masalah Amdal selesai mereka akan segera memulai proyek tersebut.
"Setelah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) jadi kita langsung mulai. Satu lagi, pak Gubernur sangat menginginkan proyek kereta gantung ini dibangun pakai helikopter, " kata Ahui pada wartawan usai pertemuan dengan Gubernur NTB.
Baca juga: Wacana Proyek Seaplane dan Glamping di Gunung Rinjani, AHY: Saya Pelajari Dulu
Kata dia dengan helikopter, akan meminimalisir pembabatan hutan, hanya saja prosesnya akan lebih lama dan biaya lebih besar dibanding pembangunan kereta gantung melalui jalur darat.
Gerakan penolakan terhadap pembangunan kereta gantung ini terus bergulir di Mataram.
Gerakan Jagak Rinjani bersama pecinta alam dan masyarakat adat di Lombok yang tergabung dalam Aliansi Rinjani Memanggil (ARM), sejumlah Forum Asosiasi Tracing Organizer dan Forum Rinjani Bagus, kerap menggelar aksi penolakan.
Mereka melakukan aksi damai menyatakan sikap menolak segala bentuk eksploitasi di Gunung Rinjani.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini