AMBON, KOMPAS.com - Rencana pembangunan proyek strategi nasional Site Radar untuk keamanan negara di Desa Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat.
Penolakan ini disampaikan oleh pendiri Lembaga Adat Masyarakat Negeri Nusaniwe, Minggus Watilette, usai menghadiri rapat bersama Komisi I dan Komisi II di DPRD Maluku, Kamis (21/8/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Ambon, Balai Kehutanan, dan Pangkalan Utama Angkatan Udara (Lanud) Pattimura.
Minggus menjelaskan, Surat Keputusan 1150 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Menkumham kepada Kementerian Pertahanan hanya menyebut lokasi lahan untuk proyek tersebut di Maluku seluas 8,82 hektar.
Baca juga: Senyum Imam Hanafi, Puluhan Tahun Hidup dengan Air Keruh, Kini Rasakan Air Bersih
Di dalam SK itu tidak disebut secara jelas di mana lokasi pasti pembangunan proyek tersebut.
"Nah, setelah ada analisis dari TNI AU, lalu menetapkan Puncak Gunung Siwang menjadi prioritas untuk pembangunan Site Radar."
"Jadi hasil analisis dibuat sendiri di mana hasil perankingan alternatif Gunung Siwang menjadi yang pertama,” kata Minggus.
Ia mengaku selama ini pihak Lanud Pattimura tidak pernah menyampaikan lokasi pembangunan radar tersebut kepada masyarakat.
Menurut dia, pembangunan proyek tersebut pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar, apalagi akan dilakukan penggusuran yang dapat memengaruhi sumber air masyarakat di wilayah itu.
"Konon, akan dibangun sebanyak 100 perumahan untuk prajurit, belum lagi ditambah site radar. Sementara di lokasi tersebut hanya terdapat satu sumber mata air yang menjadi kebutuhan primer masyarakat adat di sana."
Baca juga: Pipa 2,3 Km Tersambung, 4.294 Warga Pulau Adonara NTT Nikmati Air Bersih
"Artinya, kalau kurang lebih 100 meter akan digusur, maka sumber air akan kering," ujar dia.
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kepentingan dan hak masyarakat adat setempat, termasuk mempertimbangkan sumber air yang menjadi sumber penghidupan.
"Satu-satunya sumber mata air itu untuk menghidupi masyarakat Dusun Eri, Air Lou, Negeri Silale, dan sebagian masyarakat Latuhalat," kata dia.
“Karena itu kami menolak proyek strategi nasional tersebut dibangun di kawasan Gunung Siwang, Nusaniwe,” kata dia lagi.
"Yang pastinya, masyarakat tidak pernah menolak infrastruktur pembangunan dari pemerintah untuk kepentingan Negara, tapi pembangunan itu harus juga tunduk pada aturan-aturan yang sudah dikeluarkan," tambah Minggus.