SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengaku ingin mendirikan Pusat Studi HAM di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah.
“Kami ingin membuka pintu untuk KemenkumHAM ikut memberi mainstreaming human rights. Hak asasi manusia dalam rangka membangun mindset tentang hak asasi, ontologisnya, epistemologisnya, dan aksiologisnya,” ujar Pigai usai mengisi kuliah umum di FISIP Undip, Kamis (30/10/2025).
Menurut Pigai, keberadaan Pusat Studi HAM sangat penting untuk mendidik calon penerus bangsa agar memiliki pola pikir yang konsisten terhadap hak asasi manusia.
Baca juga: Natalius Pigai soal Keracunan MBG: Bisa Saja Karena Human Error
“Karena universitas, apalagi FISIP, adalah pusat kader pemimpin bangsa. Mereka ketika jadi pemimpin harus bisa buat kebijakan yang berpihak pada HAM,” tambahnya.
Pigai meyakini bahwa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia akan lebih dihormati dan memiliki martabat di kancah internasional.
Oleh karena itu, para calon pemimpin perlu dibekali pengetahuan melalui pusat studi HAM.
“Apalagi kita sudah targetkan 2045 Indonesia emas, leading di tingkat dunia. Kader mahasiswa sekarang, 2045 itu mungkin akan ada yang jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, sehingga ekspansi globalnya leading di tingkat internasionalnya gampang,” tuturnya.
Meskipun Pigai belum merinci struktur yang akan terlibat dalam Pusat Studi HAM tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan untuk fasilitas dan sarana prasarana.
Baca juga: Natalius Pigai Minta DPR Setujui Korupsi Masuk dalam Revisi UU HAM
“Kami memfasilitasi, ada beberapa universitas lain nanti (Pusat Studi HAM). Tapi ini di Undip sudah jamin kerjasama. Nanti akan ada sarana prasarana, fasilitas. Pemerintah akan siapkan bantuan. Rencana strategis Kementerian HAM juga ada dana bantuan pemerintah untuk pembangunan Pusat Studi HAM,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pigai berharap bahwa melalui Pusat Studi HAM ini, akan semakin banyak penelitian dan kajian strategis yang dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan hukum dan HAM di masa depan.
Selain itu, keberadaan pusat studi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta supremasi hukum di Indonesia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang