Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Lebaran Dinilai Berisiko

KOMPAS.com - Menjelang momen Lebaran yang identik dengan lonjakan arus mudik dan distribusi logistik, DPD Klub Logindo Jawa Timur menyampaikan sikap resmi terkait kebijakan pembatasan operasional selama 16 hari (H-8 hingga H+8 Lebaran) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) pemerintah.

Ketua DPD Klub Logindo Jatim, Christin Adni Susilowati, menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak berdampak negatif pada kelancaran distribusi logistik dan stabilitas ekonomi nasional.

“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki niat baik dalam mengatur kebijakan ini. Namun, kami melihat adanya ketidakseimbangan dalam penerapannya yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025) malam.

Baca juga: Selama Cuti Lebaran, Pelayanan Kesehatan di Solo Dipastikan Tetap Buka

"Pelabuhan dan sistem logistik beroperasi dengan perhitungan per hari, sehingga pembatasan yang terlalu lama akan menyebabkan penumpukan barang, meningkatkan biaya operasional, serta memperlambat arus perdagangan nasional maupun internasional,” imbuhnya.

DPD Klub Logindo Jatim menyoroti bahwa kebijakan pembatasan operasional selama lebih dari dua minggu ini berpotensi menyebabkan efek domino yang merugikan banyak pihak.

Baca juga: Pembatasan Angkutan Barang Saat Lebaran Dinilai Rugikan Pengusaha dan Sopir Truk

Industri logistik dan ekspor-impor sangat bergantung pada kelancaran distribusi barang.

Jika distribusi terganggu, maka dampaknya tidak hanya pada pengusaha, tetapi juga ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Dokumentasi Pribadi Lonjakan arus mudik dan distribusi logistik, DPD Klub Logindo Jawa Timur menyampaikan sikap resmi terkait kebijakan pembatasan operasional menjelang Lebaran.

"Dampak dari pembatasan ini adalah meningkatnya extra cost yang tidak diinginkan bagi beberapa pelaku industri. Perusahaan produsen tidak bisa beroperasi lancar, omzet berkurang, namun biaya seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tetap harus diberikan," kata Christin.

"Sementara itu, pengusaha EMKL dan freight forwarding menghadapi ketidakpastian soal biaya penumpukan di pelabuhan, biaya demurrage, dan biaya detention yang kadang tidak mau ditanggung oleh pelanggan,” sambungnya.

Untuk itu, DPD Klub Logindo Jatim menegaskan kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar lebih proporsional dan tidak menghambat roda ekonomi.

Regulasi yang bersifat generalisasi tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik di setiap sektor bisa menciptakan ketidakadilan dan melemahkan daya saing ekonomi nasional.

“Kami bukan menolak aturan, tetapi kami ingin kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Kami berharap ada keseimbangan antara regulasi dan keberlanjutan ekonomi, agar semua pihak dapat tetap berjalan tanpa hambatan yang berlebihan,” tutur Christin.

Saat ini, sebagai langkah lanjutan, DPD Klub Logindo Jatim mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komunikasi yang positif dan mencari solusi terbaik demi keberlangsungan sektor logistik dan ekonomi nasional.

Ia memilih untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi yang konstruktif, bukan melalui aksi demonstrasi.

“Kami berharap ada ruang dialog yang lebih terbuka dengan pemangku kebijakan agar bisa ditemukan solusi yang lebih adil, proporsional, dan tidak menghambat sektor usaha serta tenaga kerja,” sambungnya.

Christin juga mengimbau kepada seluruh pengusaha truk yang tergabung dalam Klub Logindo untuk tetap menjalankan kegiatan ekonomi dengan menjunjung tinggi profesionalisme, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta memastikan keselamatan dan keamanan berkendara di jalan raya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran operasional, DPD Klub Logindo Jatim meminta perhatian dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan di lapangan.

Langkah yang dianggap penting agar kegiatan distribusi barang tetap lancar dan kebutuhan masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional, tetap terpenuhi.

“Kelancaran distribusi barang harus tetap terjaga agar roda perekonomian terus berputar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Oleh karena itu, kami berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel dan solutif tanpa menghambat aktivitas logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” pungkasnya.