DPR: Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya Mencerminkan Kegagalan Sistemik

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik serta rapat dengan berbagai pihak di Kantor ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (22/7/2025).

Pihak-pihak yang dilibatkan antara lain Basarnas, KNKT, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, ASDP, KSOP, Gapasdap, hingga BMKG.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae tersebut membahas secara detail terkait insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama di Selat Bali pada Rabu (2/7/2025).

"Komisi V DPR RI memandang insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali mencerminkan kegagalan sistemik dalam manajemen keselamatan pelayaran," kata Ridwan.

Baca juga: KNKT Beber Kondisi Tak Laik KMP Tunu Pratama Jaya Sebelum Tenggelam

Terlebih, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lintasan Ketapang-Gilimanuk sudah beberapa kali menjadi lokasi kecelakaan besar pelayaran dengan pola dan penyebab yang disebutnya hampir sama.

Antara lain, akibat kelebihan muatan, stabilitas kapal, cuaca buruk, lemahnya pengawasan, hingga ketidakakuratan manifes penumpang.

Baca juga: KNKT: KMP Tunu Pratama Jaya Bawa Muatan 3 Kali Lipat dari Batas Kemampuan

Ridwan menyebut, hasil rapat akan dilaporkan ke rapat Komisi V DPR RI untuk menjadi pembahasan kerja dan rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait serta mitra kerja komisi V DPR RI untuk menentukan tindak lanjut atas kasus tersebut.

"Semoga langkah-langkah yang kita ambil hari ini dapat mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang," harapnya.

Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan fakta bahwa KMP Tunu Pratama Jaya membawa muatan lebih dari batas kemampuan, yaitu mencapai tiga kali lipat.

Seperti yang diungkap dalam paparan data faktual tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya oleh Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono di depan seluruh peserta rapat.

"Kapal memiliki kemampuan muat 138 ton, tapi total yang dimuat 538 ton, tiga kali lipat," kata Soerjanto.

KNKT juga menyoroti kurangnya bridge resource management atau kerjasama seluruh sumber daya yang terlibat dalam pemuatan kapal.

Bahkan, sumber daya yang ada juga dinilai gagal mendeteksi hazard atau peringatan potensi bahaya yang menjadi cerminan gagalnya penerapan International Safety Management (ISM) code.