Tarif Tiket Curug Nangka Naik, Kemenpar Sebut Sejalan dengan Pariwisata Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Curug Nangka di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sempat ramai dibincangkan warganet usai penetapan tarif tiket baru.

Warganet mengeluhkan kenaikan tarif tiket berdampak terhadap menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke tempat wisata tersebut.

Baca juga: Heboh Tiket Curug Nangka Rp 54.400, Dikira Pungli karena Kurang Sosialisasi

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan.

"Tidak hanya (dilihat) dari satu sisi, di sisi lain katakanlah di Kementerian Lingkungan Hidup, itu kan untuk melindungi ekosistem. Kalau dari kita, itu adalah concern dari pariwisata berkelanjutan," kata Heriyanto saat ditemui awak media di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Baca juga:

• Curug Nangka Bogor, Indahnya Air Terjun di Tengah Hutan Pinus
• Aktivitas Seru di Soekapi Camp Bogor, Bisa Jalan-jalan ke Curug Nangka

Tidak hanya tarif tiket, sambungnya, langkah perlindungan ekosistem dan budaya ini juga termasuk izin drone dan izin diving.

"Kalau balik ke pariwisata, justru regulasi itu mendukung sustainability (keberlanjutan), tinggal sudut pandangnya saja," ujar Hariyanto.

Sempat dikira pungli

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, saat ditemui awak media di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com, Kamis (30/1/2025), tarif masuk ke Curug Nangka dipatok Rp 54.400 per orang saat akhir pekan, naik dari sebelumnya Rp 32.000.

Sementara itu, pada hari biasa, tarifnya naik dari Rp 22.000 menjadi Rp 37.000.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Yudi Santoso, menjelaskan, kenaikan tarif ini merupakan kebijakan pemerintah pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Wamenpar Dukung Tiket Terpadu di Air Terjun Tumpak Sewu untuk Cegah Pungli

Kenaikan tarif yang berlaku sejak November 2024 ini memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya pungutan liar. Yudi menegaskan bahwa pihak pengelola Curug Nangka hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan KLHK.

Namun, ia mengakui bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak terkait membuat masyarakat kaget dengan perubahan tarif tersebut. Situasi ini juga berdampak pada sektor pariwisata lokal.

Penurunan jumlah pengunjung akibat tarif yang lebih mahal berisiko merugikan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata.

"Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena kenaikan tarif ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Justru masyarakat sekitar yang terkena dampaknya," ucap Yudi.

Menanggapi polemik ini, Yudi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KLHK dan sejumlah pihak terkait, seperti Perhutani, TNGHS, Taman Nasional Gunung Pangrango (TNGPP), serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

"Kenaikan PNBP ini adalah kebijakan kementerian, dan pemerintah daerah tidak diikutsertakan dalam kebijakan tersebut. Pemda pun tidak mendapatkan apa-apa dari kenaikan tarif tempat wisata itu," pungkasnya.

Baca juga:

• Ramai Pungli Tempat Wisata, Wamenpar Serahkan pada Pemda Setempat
• Kemenpar Mau Berantas Pungli di Tempat Wisata agar Wisatawan Nyaman

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)