Mengelola Literasi di Sekolah Rakyat

PERESMIAN 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 12 Januari 2026, menjadi perhatian luas media nasional.

Program ini diposisikan sebagai langkah strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, dengan menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, pengalaman kebijakan menunjukkan bahwa program pendidikan untuk kelompok paling rentan kerap gagal bukan karena kurangnya bangunan sekolah atau akses belajar, melainkan karena lemahnya kemampuan dasar anak untuk bertahan dan berkembang di dalam proses pendidikan itu sendiri. Sekolah hadir, tetapi proses belajar tidak selalu berjalan.

Dalam konteks anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, pendidikan bukan semata soal kehadiran di ruang kelas.

Tantangan utamanya adalah memastikan mereka memiliki kemampuan dasar untuk memahami informasi, mengikuti proses belajar secara konsisten, dan membangun kepercayaan diri dalam mengambil keputusan kecil yang menentukan arah hidupnya.

Tanpa fondasi ini, sekolah berisiko menjadi ruang singgah, bukan ruang perubahan.

Ujian sesungguhnya Sekolah Rakyat, karena itu, justru dimulai setelah agenda kenegaraan selesai dan sorotan publik mereda.

Baca juga: Sekolah Rakyat: Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan

Pada fase inilah pertanyaan kebijakan menjadi penting: bagaimana literasi dikelola agar Sekolah Rakyat tidak berhenti sebagai program, melainkan tumbuh sebagai sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Perpustakaan titik uji kebijakan

Sekolah Rakyat dirancang sebagai program lintas kementerian. Kementerian Sosial memegang peran utama dalam desain intervensi sosial, sementara Perpustakaan Nasional diberi mandat memperkuat infrastruktur literasi. Desain ini menjanjikan, tetapi sekaligus menuntut kejelasan tata kelola.

Di titik inilah perpustakaan sekolah menjadi ujian kebijakan yang nyata. Selama ini, perpustakaan sering diasumsikan akan berfungsi dengan sendirinya begitu koleksi tersedia.

Asumsi ini keliru. Fase paling krusial dari sebuah perpustakaan justru dimulai setelah buku datang dan fasilitas terpasang.

Tanpa pendampingan yang konsisten, ritme kegiatan yang jelas, dan arah pengelolaan yang tegas, perpustakaan mudah menjadi ruang sunyi.

Bagi Sekolah Rakyat, risiko ini tidak bisa dianggap sepele. Anak-anak yang menjadi sasaran program ini umumnya berasal dari keluarga miskin ekstrem, dengan akses pengetahuan yang sangat terbatas di luar sekolah.

Dalam konteks ini, perpustakaan bukan fasilitas tambahan, melainkan ruang utama pembentukan kebiasaan belajar.

Jika perpustakaan tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, Sekolah Rakyat kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.