Yordania-Jerman Sepakat Pasukan Internasional di Gaza Harus Ada Mandat PBB

GAZA, KOMPAS.com – Yordania dan Jerman menegaskan bahwa pasukan internasional yang direncanakan untuk mendukung kepolisian Palestina di Gaza perlu memiliki mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (1/11/2025), seiring pembahasan rencana pemerintahan pascaperang di wilayah tersebut berdasarkan inisiatif Presiden AS Donald Trump.

Rencana itu merupakan bagian dari gencatan senjata Gaza yang ditengahi Amerika Serikat antara Hamas dan Israel.

Dalam skema tersebut, koalisi yang terdiri dari negara-negara Arab dan Muslim diharapkan mengerahkan pasukan di Gaza untuk membantu stabilisasi pascaperang yang pecah sejak 7 Oktober 2023.

Pasukan stabilisasi internasional nantinya akan melatih dan mendukung kepolisian Palestina yang telah diverifikasi, dengan dukungan dari Mesir dan Yordania.

Selain itu, pasukan tersebut juga akan bertugas mengamankan wilayah perbatasan dan mencegah penyelundupan senjata ke Hamas.

“Kami semua sepakat bahwa agar pasukan stabilisasi dapat efektif dalam menjalankan tugasnya, pasukan tersebut harus memiliki mandat Dewan Keamanan,” ujar Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, dikutip dari AFP.

Namun, Safadi menegaskan Yordania tidak akan mengirimkan pasukannya sendiri ke Jalur Gaza.

“Kita terlalu dekat dengan masalah ini dan tidak dapat mengerahkan pasukan di Gaza. Namun, Yordania siap bekerja sama dengan pasukan internasional yang memiliki mandat tersebut,” katanya.

Safadi menyampaikan hal itu dalam konferensi Dialog Manama IISS di Bahrain bersama Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul. Wadephul mendukung pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa misi di Gaza harus memiliki dasar hukum internasional yang kuat.

“Kami memahami bahwa hal ini sangat penting bagi negara-negara yang mungkin bersedia mengirim pasukan ke Gaza dan juga bagi Palestina. Jerman ingin melihat mandat yang jelas untuk misi ini,” ucap Wadephul.

Sementara itu, gagasan pembentukan pasukan stabilisasi menuai kritik dari sejumlah pakar PBB.

Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko menggantikan pendudukan Israel dengan pendudukan baru yang dipimpin Amerika Serikat, sehingga bertentangan dengan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

Selama beberapa dekade, PBB memang telah menugaskan pasukan penjaga perdamaian internasional di kawasan Timur Tengah, termasuk UNIFIL di Lebanon selatan.

Misi itu saat ini bekerja sama dengan tentara Lebanon untuk menegakkan gencatan senjata antara Hezbollah dan Israel yang tercapai pada November 2024.