15 Kementerian Bakal Pindah, IKN Siap Sambut Ribuan ASN

NUSANTARA, KOMPAS.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin siap menjadi pusat pemerintahan yang sesungguhnya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi pergerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN sudah terasa signifikan.

Tercatat, 1.170 karyawan Otorita IKN telah resmi menempati hunian di beberapa tower ASN. Tak hanya itu, 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga sudah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.

Baca juga: Menuju 50 Persen, Istana Wapres Bakal Jadi Markas Gibran di IKN

Kehadiran ASN semakin diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian vital, termasuk Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU.

"Ini menjadi bukti bahwa ekosistem pemerintahan di IKN mulai terbentuk dengan kuat," ujar Basuki.

Strategi Pemindahan Bertahap ASN

Basuki menegaskan bahwa proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis pemerintah.

Baca juga: Diaspora Indonesia dari Lima Benua Kumpul, Janji Jadi Duta IKN

"Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara," ungkapnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengisi IKN dengan personel inti dari berbagai kementerian, memastikan roda pemerintahan dapat berjalan optimal di ibu kota baru.

Tahap II Lelang Agustus

Adapun untuk Tahap II IKN, Basuki menegaskan, seluruh persiapan pembangunan telah rampung.

Melanjutkan sukses pembangunan tahap pertama, tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang pada awal Agustus 2025.

Fokus utama tahap ini adalah pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif, beserta seluruh ekosistem pendukungnya.

Baca juga: Diaspora Dunia Bikin IKN Meriah, Ada Bazaar hingga Wastra Nusantara

Tak hanya itu, IKN juga memperkuat infrastruktur vitalnya. DPR RI telah menyetujui perubahan status Bandara VVIP Nusantara menjadi Bandara Umum.

Keputusan ini akan mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian barat seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan sekitarnya.

Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya mendukung mobilitas ASN, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi masyarakat dan investasi di sekitar IKN, menjadikan Nusantara semakin inklusif dan terhubung.

Dengan rampungnya persiapan tahap kedua, dimulainya lelang, serta ribuan ASN yang siap bertugas, IKN kini bersiap menyambut era baru sebagai pusat pemerintahan dan motor penggerak pembangunan nasional.