Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Supaya Tak Kebanjiran, KDM Dorong Rusun di Bodebek hingga Bandung Raya

Kompas.com, 30 Januari 2026, 10:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bogor, Depok, Bekasi yang awalnya merupakan kawasan penyangga Jakarta kini sudah dihantui dengan banjir setiap diguyur hujan deras.

Akibatnya, penghuni rumah harus berlapang dada rumah mereka menjadi persinggahan air banjir.

Sebagai solusi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengarahkan kawasan padat penduduk di Jawa Barat, seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya untuk mengembangkan hunian vertikal seperti rumah susun (rusun) dan apartemen.

Baca juga: KDM Bongkar Akar Masalah Banjir Perumahan di Bekasi

Menurut KDM, membangun hunian vertikal di kawasan padat penduduk merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari "hantu banjir".

"Tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," kata KDM lewat Instagram pribadinya @dedimulyadi71, dikutip Jumat (30/01/2026).

Sikap Tegas ke Pengembang Nakal

Adapun video tersebut dibuat menyusul banjir setinggi 2 meter yang merendam perumahan Green Lavender Sukamekar, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi hingga disebut "danau" bahkan "laut".

Sebagai respons, KDM mengatakan akan bersikap tegas ke pengembang terkait.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya," kata KDM.

Baca juga: KDM Arahkan Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya Dibangun Rusun

Video unggahannya diawali dengan potongan video yang menampakkan perumahan berubah menjadi "laut" akibat banjir, hingga menimbulkan ombak akibat angin kencang.

"PT Gemilang Sakti Propertindo mana yang kalian janjikan rumah bebas banjir dan hunian nyaman. Ini yang kalian bilang nyaman, rumah kami jadi lautan air," bunyi tulisan dalam video tersebut.

"Kemudian (pengembang perumahan) mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasan nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan," lanjut KDM.

Menurut KDM, kejadian tersebut terjadi karena perumahan dibangun di areal penyimpangan air, seperti sawah, rawa, atau bahkan sungai yang tengah mengalami sedimentasi atau penyempitan.

Oleh karena itu, air sungai meluap dan tidak bisa terkendali karena air pasti akan menuju ke daerah dengan ketinggian lebih rendah.

Janji Mau Normalisasi Sungai

Menyusul bencana itu, KDM mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai, dan pembongkaran berbagai bangunan di bantaran sungai.

Selain itu, KDM menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat juga tengah melakukan perubahan tata ruang.

Baca juga: KDM Arahkan Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya Dibangun Rusun

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau