JAKARTA, KOMPAS.com - Bogor, Depok, Bekasi yang awalnya merupakan kawasan penyangga Jakarta kini sudah dihantui dengan banjir setiap diguyur hujan deras.
Akibatnya, penghuni rumah harus berlapang dada rumah mereka menjadi persinggahan air banjir.
Sebagai solusi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengarahkan kawasan padat penduduk di Jawa Barat, seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya untuk mengembangkan hunian vertikal seperti rumah susun (rusun) dan apartemen.
Baca juga: KDM Bongkar Akar Masalah Banjir Perumahan di Bekasi
Menurut KDM, membangun hunian vertikal di kawasan padat penduduk merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari "hantu banjir".
"Tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," kata KDM lewat Instagram pribadinya @dedimulyadi71, dikutip Jumat (30/01/2026).
Adapun video tersebut dibuat menyusul banjir setinggi 2 meter yang merendam perumahan Green Lavender Sukamekar, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi hingga disebut "danau" bahkan "laut".
Sebagai respons, KDM mengatakan akan bersikap tegas ke pengembang terkait.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya," kata KDM.
Baca juga: KDM Arahkan Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya Dibangun Rusun
Video unggahannya diawali dengan potongan video yang menampakkan perumahan berubah menjadi "laut" akibat banjir, hingga menimbulkan ombak akibat angin kencang.
"PT Gemilang Sakti Propertindo mana yang kalian janjikan rumah bebas banjir dan hunian nyaman. Ini yang kalian bilang nyaman, rumah kami jadi lautan air," bunyi tulisan dalam video tersebut.
"Kemudian (pengembang perumahan) mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasan nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan," lanjut KDM.
Menurut KDM, kejadian tersebut terjadi karena perumahan dibangun di areal penyimpangan air, seperti sawah, rawa, atau bahkan sungai yang tengah mengalami sedimentasi atau penyempitan.
Oleh karena itu, air sungai meluap dan tidak bisa terkendali karena air pasti akan menuju ke daerah dengan ketinggian lebih rendah.
Menyusul bencana itu, KDM mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai, dan pembongkaran berbagai bangunan di bantaran sungai.
Selain itu, KDM menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat juga tengah melakukan perubahan tata ruang.
Baca juga: KDM Arahkan Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya Dibangun Rusun