Polisi Amankan Mobil Modifikasi di SPBU Jonggol, Bisa Angkut 1 Ton Solar Subsidi

BOGOR, KOMPAS.com - Sebuah mobil modifikasi dengan tangki besar kedapatan menampung BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Kasus ini masih dalam pendalaman lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Jonggol Kompol Hida Tjahjono mengatakan, mobil itu didapati sedang membeli BBM jenis solar subsidi di sebuah SPBU.

Ketika diperiksa, di dalam mobil tersebut terdapat sebuah tangki berukuran besar untuk menampung BBM.

"Kabin kendaraan telah dimodifikasi yang di dalamnya terdapat tangki modifikasi berisi BBM jenis solar bersubsidi," kata Hida dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Status Siaga Bencana di Bogor, Bupati: Waspadai Daerah Dekat Tebing dan Sungai

Tangki tersebut dapat menampung kurang lebih 1 ton BBM solar subsidi.

Adapun solar yang dikumpulkan dibeli dari beberapa SPBU di wilayah Jonggol, Cileungsi, Gunungputri, dan Klapanunggal.

"Jadi, sesuai spesifikasi pabrikan, kapasitas muatan tangki kendaraan jenis Ford Everest sekitar 80 liter saja. Namun, kendaraan tersebut dimodifikasi pada seluruh bagian kabinnya, kecuali kabin penumpang, dengan kapasitas yang ditingkatkan menjadi 1.000 liter," ungkapnya.

Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sopir berinisial DC (33) beserta barang bukti berupa 52 pelat nomor kendaraan berbeda, 30 gambar barcode BBM dalam handphone, mesin pompa, dan lainnya.

Baca juga: Viral Istri Kades Rengasjajar Bogor Pamer Uang Gepokan, Suami: Tak Ada Kesengajaan

Belum diketahui pasti ke mana BBM solar subsidi itu akan didistribusikan karena masih dalam pengembangan.

Diduga, solar ditampung terlebih dahulu untuk dijual dengan harga non-subsidi.

"Untuk perkara dilimpahkan ke Satreskrim," tuturnya.

Adapun sang sopir yang mengendarai mobil tersebut terancam dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM bersubsidi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja.

"Pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar," tuturnya.