Wali Kota Medan Rico Waas Masih Tunggu Arahan Pusat Terkait Kebijakan WFH Demi Hemat BBM

MEDAN, KOMPAS.com - Pemerintah sedang mengkaji langkah-langkah untuk melakukan penghematan anggaran menyusul konflik perang setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.

Sejumlah opsi penghematan yaitu penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi rencana tersebut, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan akan mengikuti, namun masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Bupati Bogor Berlakukan WFH ASN Tiap Jumat, AC dan Mobil Dinas Ikut Dihemat

"Apabila aturan sudah keluar, Pemerintah Kota Medan, ya tentu kita ikuti. Kita masih menunggu juknis (petunjuk teknis)," kata Rico Waas kepada Kompas.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (27/3/2026).

Rico Waas mengatakan sampai saat ini masih di dalam proses penyelesaian dan nanti ada beberapa pelayanan yang harus langsung atau tidak bisa dari rumah. Misalnya, kata dia, pelayanan langsung itu bidang kesehatan, administrasi kependudukan.

"Itu kan harus selalu ada, karena berkenaan langsung dengan masyarakat. Tapi intinya kami akan koordinasi dengan pusat," ucap Rico Waas.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.

Baca juga: Bupati Majalengka Umumkan ASN WFH Setiap Senin, Imbas Dampak Konflik Timur Tengah

“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/3/2026).

Menurut Prasetyo, rencana tersebut merupakan arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan.

Dia mengatakan bahwa kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan.

“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.