JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.
Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Baca juga: Tak Lagi BUMN, Bulog Bakal Langsung di Bawah Presiden Prabowo
"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.
Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.
Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.
Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.
"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.
"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.
Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.