Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan di Merauke Dikebut demi Dorong Program MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan di Merauke untuk mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program ini penting untuk meningkatkan stok pangan nasional.

“Stok kita sekarang cukup tapi dengan makanan bergizi itu nanti akan banyak sekali kebutuhan, tahun depan anggarannya kira-kira Rp 300-an triliun. Memang kita surplus karbohidrat beras, kira-kira 3 juta lebih tahun ini tapi dengan makanan bergizi itu kita khawatir,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasebad Pangan, Energi dan Air Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

“Oleh karena itu memang penduduk juga nambah terus, sementara lahan di Jawa kan berkurang, jadi ini di Merauke tempatnya menanam,” sambungnya.

Baca juga: Gebrakan Purbaya, Anomali Rp 71 Triliun, dan Masa Depan MBG

Zulhas berharap dengan upaya percepatan ini bisa membuat Indonesia tidak bergantung pada negara lain akan produk pangan.

Selain untuk memperkuat kedaulatan pangan, pembangunan kawasan ini juga diarahkan untuk menjadi sumber lapangan kerja baru bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program stimulus ekonomi 8+4+5 yang menekankan pentingnya penciptaan kesempatan kerja.

Dengan percepatan tersebut, Merauke diproyeksikan menjadi motor kemandirian pangan, energi, dan air nasional, sekaligus memperluas manfaat ekonomi langsung bagi rakyat, khususnya masyarakat Papua Selatan.

“Kawasan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga membuka kesempatan kerja luas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang berdaulat, kuat, dan sejahtera,” pungkasnya.

Baca juga: Kompleksitas Masalah MBG dan Laporan ABS Bawahan Menkeu Purbaya

Anggaran MBG

Sebagaimana diketahui, Pemerintah menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sebesar Rp 300 triliun. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp 171 triliun.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal ini dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

"Mungkin sekitar Rp 300 triliun di tahun depan," ujar Luhut seperti dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (12/6/2025) lalu.

Menurut Luhut, jika program ini dijalankan dengan baik dan penuh pengawasan, maka MBG akan menciptakan pemerataan ekonomi dan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah.

Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo, realisasi program hingga 21 Mei 2025 masih terbilang minim. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 3 triliun, naik dari posisi April 2025 senilai Rp 2,37 triliun.

"Realisasi tersebut baru menjangkau 3,97 juta penerima manfaat, dari target 17,9 juta orang tahun ini," kata Suahasil, dikutip dari Kontan.co.id.

Saat ini, program MBG disalurkan lewat 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi sebagai dapur umum. Sasaran utamanya adalah anak sekolah dan ibu hamil yang dinilai membutuhkan intervensi gizi langsung dari negara.