PHK Massal di Pabrik Ban Cikarang, Kemenperin Sudah Panggil Perusahaan
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memanggil pihak perusahaan produsen ban di kawasan Cikarang, Jawa Barat, buntut kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pihaknya meminta klarifikasi dari pihak perusahaan mengenai kabar PHK tersebut.
“Kami telah meminta klarifikasi kepada perusahaan mengenai isu PHK ini dan kami sampaikan bahwa setiap proses penyesuaian tenaga kerja harus mematuhi ketentuan hukum dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi,” tegas Febri dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025).
Baca juga: Tarif Impor Amerika Picu PHK Ribuan Pekerja di Pabrik Sepatu Tangerang
Dalam pertemuan itu, kata Febri, pihak perusahaan mengaku sedang mengalami penurunan produksi karena permintaan yang berkurang.
Kondisi tersebut membuat perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja.
Perusahaan ban itu diketahui beroperasi di kawasan berikat dan sebagian besar produknya diekspor, salah satunya ke Amerika Serikat (AS).
Febri menekankan pelaku industri harus patuh pada mekanisme ketenagakerjaan sebelum mereka melakukan PHK.
Di antara mekanisme itu adalah konsultasi dengan serikat pekerja, penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan undang-undang.
“Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan pekerja,” tutur Febri.
Baca juga: Amazon Catat Kinerja Cemerlang, Tapi PHK 14.000 Karyawan
Lebih lanjut, Febri telah menyiapkan sejumlah langkah pendampingan seperti, menilai kondisi industri dan tenaga kerja bersama para pihak hingga menyusun program pelatihan karyawan untuk mempelajari kemampuan baru atau peningkatan keterampilan melalui Badan Diklat Industri jika memang dibutuhkan.
Kemenperin juga siap menjembatani komunikasi antara pihak perusahaan dengan pekerja guna memastikan proses PHK dilakukan sesuai aturan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan situasi di lapangan tidak memanas.
