Deadline 17 Tuntutan di 17+8 Berakhir, Bagaimana Progresnya Saat Ini?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenggat waktu atau deadline 17 tuntutan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat sudah berakhir. Begini progres tanggapan dari pihak-pihak yang dituntut oleh aktivis.

Berakhirnya deadline ditandai dengan berlalunya hari Jumat, tanggal 5 September 2025.

Pihak-pihak yang dituju dalam 17+8 Tuntutan Rakyat meliputi Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.

Baca juga: Ini Poin-poin 17+8 Tuntutan Rakyat yang Jatuh Tempo Hari Ini

Berikut adalah 17 tuntutan yang dimaksud:

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

Deadline: 5 September 2025

Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas apda guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Selain 17 tuntutan di atas, masih ada 8 tuntutan lainnya yang punya deadline setahun lagi yakni pada 31 Agustus 2026 mendatang.

Anda dapat membaca isi lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat pada tautan berita di bawah ini:

Baca juga: Isi 17+8 Tuntutan Rakyat: Tugas untuk Prabowo, Reformasi DPR, dan Sahkan RUU Perampasan Aset

Pihak Prabowo

Presiden Prabowo Subianto belum secara langsung menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, tetapi sejumlah pejabatnya sudah merespons soal tuntutan tersebut.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, menerima aspirasi yang dibawa oleh perwakilan mahasiswa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.

Baca juga: Prabowo Minta Mendikti untuk Respons Aspirasi Mahasiswa

Mahasiswa dari BEM SI Kerakyatan, GMNI, hingga Cipayung Plus tersebut juga membawa serta 17+8 Tuntutan Rakyat. Brian memastikan tuntutan itu akan disampaikan ke Prabowo.