Isu Kenaikan BBM Mencuat, Said Abdullah Imbau Kompensasi Listrik bagi Orang Kaya dan Industri Dihentikan

KOMPAS.com - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat tekanan geopolitik global kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan karena dampaknya akan menjangkau sektor riil.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memiliki sensitivitas yang tinggi, salah satunya dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran.

Said mengimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik bagi orang kaya dan industri. Kebijakan ini diyakini dapat menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah tiga persen.

Baca juga: Jaga Kredibilitas Negara: Pertahankan Ambang Defisit APBN 3 Persen

"Saya minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah tiga persen defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai," ujar Said dalam tayangan video yang diterima Kompas.com, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Banggar DPR RI telah menyuarakan perihal penghentian kompensasi listrik bagi orang kaya dan industri sejak 2017.

"Masih dikompensasi padahal Banggar sudah teriak sejak 2017, industri juga masih. Kalau orang kaya namanya kompensasi, sedangkan orang miskin namanya subsidi. Dari awal sudah rasis, itu tidak boleh," tegas Said.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kalangan ekonomi menengah tetap berhak menerima kompensasi listrik sebagai bentuk perlindungan dari gejolak harga energi yang tidak stabil.

Baca juga: Purbaya Putar Otak Kurangi Porsi Subsidi Listrik Tanpa Naikkan Tarif

Masyarakat diimbau tetap tenang

Di tengah kekhawatiran publik terkait potensi kenaikan harga BBM, Said mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Ia memastikan persediaan BBM nasional masih dalam kondisi aman, sehingga tidak perlu terjadi aksi pembelian berlebihan (panic buying).

Jika pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, Said menekankan bahwa kenaikan tersebut tidak akan dilakukan secara drastis.

Hal tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang menunjukkan tren perlambatan, sehingga pemerintah perlu tetap menjaga daya beli masyarakat.

Baca juga: Harga BBM Tak Naik, Dinilai Bantu Jaga Daya Beli Masyarakat

"Kalau terlalu tinggi, kondisi ekonomi kita mulai landai, ini kan pertanda yang harus kita baca. Konsumsi kita kan harus dibaca," ucap Said.

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan opsi terakhir yang akan diambil pemerintah. Sebelum sampai pada keputusan tersebut, pemerintah akan lebih dahulu melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk realokasi belanja negara.