Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketapang-Gilimanuk Dikepung Kemacetan, Gapasdap Minta Penambahan Dermaga

Kompas.com, 31 Maret 2026, 22:53 WIB
Fitri Anggiawati,
Glori K. Wadrianto

Tim Redaksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali dikepung kemacetan di momentum libur Lebaran 2026 dan menuai sorotan.

Dari sisi Pelabuhan Gilimanuk, kemacetan mengular hingga 31 kilometer saat arus mudik, sementara saat arus balik, kemacetan dari sisi Pelabuhan Ketapang terpantau sepanjang 15 kilometer.

Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur, I Putu Widiana mengatakan, meski kapal telah disiapkan maksimal, antrean panjang dan lambatnya layanan masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat.

Ia yang berbicara sebagai perwakilan para operator kapal di lintas penyeberangan tersebut menegaskan, penyebab utama kemacetan bukan kurangnya kapal, melainkan terbatasnya jumlah dermaga.

Baca juga: Sistem Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Biang Kerok Kemacetan Lalulintas

"Kami sudah menyiapkan 55 kapal dengan performa top, bahkan dua kapal tambahan didatangkan dari lintasan lain," kata Putu di Banyuwangi, Selasa (31/3/2026).

Namun hampir 50 persen kapal terpaksa tak beroperasi, karena dermaga tidak cukup untuk mengakomodasi semua kapal yang berdampak kepada masyarakat merasakan dampak langsung.

Di antaranya, waktu menunggu bertambah, penggunaan BBM meningkat, risiko kecelakaan di jalan naik, dan logistik berpotensi rusak.

“Pergerakan masyarakat dan distribusi logistik jelas terganggu. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi bisa menghambat ekonomi nasional,” tambah dia.

Di sisi lain, operator kapal menegaskan, pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) bisa efektif hanya jika dermaga memadai dan kepadatan berada di satu sisi.

Namun kondisi saat ini, dua sisi dermaga sama-sama penuh, membuat jumlah trip terganggu dan daya angkut kapal tidak maksimal. Penumpang pun harus menunggu lama di laut, dengan risiko tinggi.

Baca juga: Puncak Arus Balik Ketapang-Gilimanuk Lewat, Antrean Kendaraan Masih Tersisa 12 Km

Sementara itu, Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim mengatakan, seiring rencana tol yang akan tersambung hingga Besuki, permintaan terhadap layanan penyeberangan diprediksi meningkat.

Gapasdap pun berharap Pemerintah segera menyiapkan roadmap penambahan dermaga dan meningkatkan kapasitas operasional agar kapal bisa dimanfaatkan sepenuhnya.

“Kami akan terus berusaha mengurai kemacetan dengan percepatan operasional, tapi tanpa dermaga yang cukup, upaya ini tetap terbatas,” ucap dia.

Penambahan dermaga disebutnya menjadi solusi jangka panjang agar mudik dan distribusi logistik berjalan lancar, aman, dan efisien.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Terkini Lainnya
ASN Pemkot Surabaya Akan Diwajibkan Naik Transportasi Umum Setiap Rabu atau Kamis
ASN Pemkot Surabaya Akan Diwajibkan Naik Transportasi Umum Setiap Rabu atau Kamis
Surabaya
Banyuwangi Uji Coba ASN Bersepeda ke Kantor, Dorong Pola Hidup Aktif dan Efisien
Banyuwangi Uji Coba ASN Bersepeda ke Kantor, Dorong Pola Hidup Aktif dan Efisien
Surabaya
Polemik Pengosongan Gedung di Balai Pemuda, Pemkot Surabaya Sebut untuk Penataan
Polemik Pengosongan Gedung di Balai Pemuda, Pemkot Surabaya Sebut untuk Penataan
Surabaya
Wagub Emil Dardak Pastikan Alih Fungsi Hutan untuk Perumahan di Prigen Belum Kantongi Izin
Wagub Emil Dardak Pastikan Alih Fungsi Hutan untuk Perumahan di Prigen Belum Kantongi Izin
Surabaya
Banyuwangi Tak Buru-buru Terapkan WFH, Pelayanan Publik Jadi Pertimbangan Utama
Banyuwangi Tak Buru-buru Terapkan WFH, Pelayanan Publik Jadi Pertimbangan Utama
Surabaya
WFH Jumat di Kota Blitar, ASN Harus Absen dan Lapor Progres Kerja
WFH Jumat di Kota Blitar, ASN Harus Absen dan Lapor Progres Kerja
Surabaya
ASN Kota Batu WFH Setiap Jumat, Pemkot Juga Buka Opsi Bersepeda ke Kantor
ASN Kota Batu WFH Setiap Jumat, Pemkot Juga Buka Opsi Bersepeda ke Kantor
Surabaya
Ikuti Arahan Pusat, Pemprov Jatim Siapkan Skema Pemangkasan Perjalanan Dinas
Ikuti Arahan Pusat, Pemprov Jatim Siapkan Skema Pemangkasan Perjalanan Dinas
Surabaya
Sopir Truk Blokade Jalur ke Pelabuhan Ketapang, Kesal Aksi Serobot Antrean
Sopir Truk Blokade Jalur ke Pelabuhan Ketapang, Kesal Aksi Serobot Antrean
Surabaya
Kronologi Pengunjung Mikutopia Pingsan saat Antre Tiket hingga Meninggal, Punya Riwayat Darah Tinggi
Kronologi Pengunjung Mikutopia Pingsan saat Antre Tiket hingga Meninggal, Punya Riwayat Darah Tinggi
Surabaya
Eri Cahyadi Marah TPS di Surabaya Jadi Parkir Gerobak hingga Rongsokan
Eri Cahyadi Marah TPS di Surabaya Jadi Parkir Gerobak hingga Rongsokan
Surabaya
BBM Aman tapi Warga Tetap Antre: Kisah Cemas di SPBU Jatim
BBM Aman tapi Warga Tetap Antre: Kisah Cemas di SPBU Jatim
Surabaya
Pondok Gontor Larang Pengajar di Bawah 30 Tahun Naik Motor, Ini Aturan Lengkapnya
Pondok Gontor Larang Pengajar di Bawah 30 Tahun Naik Motor, Ini Aturan Lengkapnya
Surabaya
Skema Dirombak, Pemkab Sumenep Pindah WFH ke Jumat
Skema Dirombak, Pemkab Sumenep Pindah WFH ke Jumat
Surabaya
Hari Pertama WFH, Khofifah Larang ASN Jatim Nonaktifkan Ponsel
Hari Pertama WFH, Khofifah Larang ASN Jatim Nonaktifkan Ponsel
Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau