Pemerintah Diminta Prioritaskan Sekolah dengan Siswa Tidak Mampu Dapat Makan Bergizi Gratis

KOMPAS.com - Pemerintah telah mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) untuk semua siswa tingkat dasar dan menengah.

Program itu dilaksanakan mulai Senin (6/1/2024) serentak di sejumlah wilayah di Indonesia dengan menyasar 3 juta siswa untuk penerima tahap awal.

Karena hanya menyasar 3 juta siswa, tentunya masih banyak sekolah yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis.

Salah satunya adalah SDN Cideng 07 Pagi. Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi, Masna Saragih mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi mengenai kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya.

Baca juga: Kemendikbud Buka Beasiswa bagi Guru SLB SD-SMA ke Australia

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya.Tahap pertama, dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah tersebut.

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," ujarnya.

Masna pun menyarankan agar pemerintah bisa memprioritaskan sekolah yang memang banyak memiliki anak-anak tidak mampu untuk menerima makan bergizi gratis.

Hal itu perlu diperhatikan karena mereka di rumah kesulitan untuk memenuhi gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembangnya.

Baca juga: Cerita Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis, Bisa Hemat Uang dan Menabung

Sementara sekolah-sekolah, utamanya sekolah swasta yang mungkin kebanyakan sudah berasal dari keluarga menengah dan mampu cenderung bisa memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari.

"Carilah sekolah-sekolah negeri yang memang ekonomi sosialnya rendah, bukan sekolah yang bahkan tidak mau menerima BOP. Iya kayak BOS," ungkapnya.

"Itu mereka sekolah-sekolah bonafit. Jadi pemerintah ini mungkin dievaluasi lagi," ucap dia