Take Home Pay Anggota DPR RI Kini Rp 65.595.730 per Bulan, Usai Tunjangan Rumah Dihapus
KOMPAS.com - Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali jadi sorotan publik.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa mulai 31 Agustus 2025, seluruh fraksi partai politik sepakat menghapus tunjangan perumahan.
Dengan kebijakan ini, take home pay anggota DPR kini sekitar Rp 65.595.730 juta per bulan.
Baca juga: Total Gaji dan Tunjangan DPR Terbaru: Tak Lagi Sentuh Rp 230 Juta per Bulan
Dasco menyebut penghapusan tunjangan rumah dilakukan untuk transparansi dan efisiensi.
Dia juga menambahkan bahwa DPR akan memangkas beberapa fasilitas lain, seperti biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.
Rincian gaji dan tunjangan DPR
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025), berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR:
Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan
- Gaji pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan suami/istri: Rp 420.000
- Tunjangan anak: Rp 168.000
- Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan beras: Rp 289.680
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
Total: Rp 16.777.680
Baca juga: Berapa Gaji dan Tunjangan DPR Terbaru? Sebelum Demo Hampir Rp 230 Juta per Bulan
Tunjangan Konstitusional
- Biaya komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
- Tunjangan kehormatan: Rp 7.187.000
- Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 4.830.000
- Honorarium fungsi legislasi: Rp 8.461.000
- Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
- Honorarium fungsi anggaran: Rp 8.461.000
Total: Rp 57.433.000
Baca juga: 6 Poin Jawaban DPR RI Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Ini Isinya
Total Take Home Pay
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025). - Total bruto: Rp 74.210.680
- Potongan PPh 15 persen: Rp 8.614.950
Take home pay: Rp 65.595.730 per bulan
Anggota nonaktif tak lagi terima gaji
Dasco juga memastikan bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji maupun tunjangan.
Proses penonaktifan akan dilakukan melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI.
Baca juga: DPR RI Tanggapi Tuntutan 17+8 dengan 6 Keputusan Penting, Apa Saja?
Transparansi gaji DPR
Publik selama ini kerap mempertanyakan besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah kinerja legislatif yang dinilai belum maksimal.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
