Beli Gas LPG 3 Kg Pakai KTP Mulai 2026, Kelompok Ini Diimbau Pakai Non-subsidi

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembelian Liqufied Petroleum Gas atau LPG 3 kg wajib menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2026.

“Tahun depan iya (beli LPG 3 kg pakai NIK)," kata dia, dikutip dari Kontan, Senin (25/8/2025).

Meski demikian, Bahlil mengaku saat ini masih menyusun detail teknis terkait syarat dan cara membeli gas LPG 3 kg pakai KTP.

Sembari menyusun aturan teknis, Bahlil mengimbau kepada sejumlah golongan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dengan tidak membeli dan menggunakan gas LPG 3 kg.

Lantas, siapa saja yang dilarang menggunakan dan membeli gas LPG 3 kg?

Baca juga: Beredar Narasi Harga LPG 3 Kg Naik, Ini Kata Pertamina

Kelompok yang dilarang menggunakan gas LPG 3 kg

Bahlil menyampaikan, terdapat beberapa kelompok yang diimbau untuk tidak menggunakan maupun membeli gas LPG 3 kg.

Sebab, gas LPG 3 kg hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu melalui program subsidi LPG 3 kg sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.05/MEM.M/2023.

"Jadi ya, kalian jangan pakai LPG 3 Kg lah, desil 8,9,10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujarnya.

Dikutip dari Kompas.com (15/7/2025), setidaknya ada 9 kelompok masyarakat yang dilarang menggunakan LPG 3 kg.

Hal itu sebagaimana mengacu Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tertanggal 25 Maret 2022.

Baca juga: Pemerintah Godok Mekanisme Pembelian Elpiji 3 Kg mulai 2026, Ini Kata Pertamina Patra Niaga

Berdasarkan aturan tersebut, berikut kelompok yang disarankan tidak menggunakan gas LPG 3 kg:

1. Restoran
2. Hotel
3. Usaha peternakan
4. Usaha pertanian (di luar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi)
5. Usaha tani tembakau
6. Usaha jasa las
7. Usaha binatu atau laundry
8. Usaha batik.

Selain 8 kelompok di atas, beberapa daerah juga melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli dan menggunakan LPG 3 kg, salah satunya di Jawa Tengah.

Baca juga: Harga Gas LPG 3 kg Akan Diseragamkan, Begini Fakta Beda Harga di Jakarta hingga Jawa Timur

Kelompok yang berhak pakai LPG 3 kg

Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2007, hanya ada 4 kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi gas LPG 3 kg.

Berikut daftarnya:

1. Rumah tangga

Rumah tangga adalah pengguna LPG Tertentu yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga, dan tidak memiliki kompor gas.