Alasan Menteri P2MI Lantik Pejabat di Kantong Pekerja Migran-Kampung Nelayan di Karawang

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melantik sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 di Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

Desa tersebut merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) sekaligus kampung nelayan.

Karding mengaku mempunyai alasan tersendiri saat memilih melantik 19 pejabat eselon 3 dan 4 serta 4 staf khusus di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Kantor Desa Ciparagejaya, yang 50 persen warganya pernah menjadi PMI.

"Yang pertama, desa ini adalah desa kantong PMI. Yang kedua, saya ingin seluruh jajaran di kementerian itu memahami, menjiwai, dan menyelami kehidupan pekerja migran yang ada di desa," kata Karding usai pelantikan.

Baca juga: Saat Menteri P2MI Menginap di Rumah Purna-Pekerja Migran di Karawang...

Yang ketiga, Karding ingin agar program dan kegiatan yang dibuat nyambung dengan kebutuhan masyarakat.

"Agar mereka (pejabat yang dilantik) tahu di masyarakat ini pemberdayaan yang dibutuhkan, ini perlindungan yang dibutuhkan, ini skill yang dibutuhkan, mereka tahu. Jadi, tidak asal buat lalu tidak nyambung," kata Karding.

Selain itu, kata Karding, Ciparagejaya merupakan desa nelayan.

Kini, KP2MI memiliki Direktorat Awak Kapal, baik awak perikanan maupun niaga.

Ia mengaku ingin lebih dekat dengan kehidupan awak kapal lantaran baru mengelola perihal awal kapal.

Baca juga: Cerita Santi, Eks Pekerja Migran Inspiratif yang Rumahnya Jadi Tempat Menginap Menteri PPMI

Pada kesempatan itu, Karding juga menyinggung soal devisa dari pekerja migran yang menempati posisi kedua setelah migas.

Pada 2023, jumlah devisa dari pekerja migran sebesar Rp 271 triliun. Kemudian, pada 2024 sejumlah Rp 291 triliun.

"Ke depan, target penempatan 425.000 (PMI) dengan up skill, perkiraan saya akan sampai Rp 300 triliun, up down ya," ujar Karding.