Kegagalan SNBP Murni Kelalaian Guru, SMAN 7 Kota Cirebon Diusulkan Dapat Sanksi

CIREBON, KOMPAS.com - Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat memastikan 150 siswa eligible SMAN 7 Kota Cirebon dinyatakan gagal mengikuti SNBP tahun 2025.

Kegagalan ini murni kesalahan pihak guru dan sekolah yang lalai menginput seluruh siswa eligible dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Kepala KCD Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat, Ambar Triwidodo, menyebut pihaknya sudah berusaha berjuang maksimal.

Baca juga: KCD Pendidikan X Jabar Periksa 4 Guru Dugaan Pemotongan PIP SMAN 7 Kota Cirebon

Ambar meminta tim KCD Pendidikan X menemui kementerian untuk meminta memasukkan seluruh siswa eligible SMAN 7 dalam PDSS yang belum juga rampung hingga akhir penutupan.

Namun, upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil.

Seluruh siswa-siswi yang belum terdaftar di PDSS dipastikan gagal dan tidak dapat mengikuti SNBP.

"Kami sudah mengakomodasi siswa SMAN 7, tetapi akhirnya kewenangan itu ada di Kemendikti Saintek bahwa PDSS SMAN 7 sudah tidak bisa lagi kita tolong. Sudah kita pastikan 150 eligible gagal mengikuti SNBP, kesalahannya murni kelalaian pihak sekolah, kami akui dan kami temukan fakta itu," kata Ambar, saat ditemui Kompas.com pada Selasa (18/2/2025) siang.

Sebagai tanggung jawab, Ambar meminta pihak sekolah memberikan kompensasi dalam bentuk bimbingan belajar khusus sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memilih jalur pendidikan dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di universitas tujuan masing-masing.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kegagalan SNBP karena murni kelalaian guru dan pihak sekolah menjadi catatan merah bagi KCD Pendidikan X.

Baca juga: Kala Keberanian Siswi Hanifah Bongkar Dugaan Korupsi Dana PIP di SMAN 7 Cirebon Disambut Pemprov Jabar

Pihaknya akan membuat surat rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, utamanya Badan Kepegawaian Daerah dan bagian lainnya yang berhubungan.

Hal ini dilakukan karena KCD tidak bisa memberikan sanksi.

Berdasarkan aturan, sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan pelanggarannya, yakni berupa sanksi ringan, sedang, dan berat.