Soal Tunjangan Dewan, Ketua DPRD Bandung Barat: Kami Ikuti Aturan di Atas

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, yang dijadwalkan pada Senin (1/9/2025), dibatalkan meskipun sebelumnya gelombang kemarahan publik sempat memuncak.

Pembatalan ini menepis kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan, termasuk potensi perusakan atau pembakaran gedung DPRD, seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya.

Gelombang kemarahan publik ini meluas dari DPR RI hingga ke daerah-daerah, dengan tuntutan akan transparansi dan revisi tunjangan dewan.

Baca juga: Aksi Massa Berbaju Hitam di Depan DPRD Jabar Ricuh, Aparat Tembakkan Gas Air Mata

Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi menegaskan, pihaknya siap mengikuti aturan jika memang tunjangan anggota dewan perlu direvisi.

“Kami mengikuti aturan di atas saja. Kami gak bisa menentang aturan. Masalah cukup atau tidak, gimana kita bersyukur aja,” kata Mahdi saat ditemui di Padalarang pada Senin (1/9/2025).

Pernyataan ini muncul di tengah kritik publik mengenai besaran tunjangan yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat Bandung Barat yang masih timpang.

Baca juga: Janji DPRD Jabar: Alihkan Sebagian Dana Perjalanan Dinas untuk Rakyat

Mahdi mengakui bahwa tunjangan yang diterima anggota DPRD Bandung Barat bervariasi dan tidak semewah tunjangan di dewan pusat.

“Beda-beda. Tergantung yang pasti tidak seperti di dewan pusat. Intinya kalau tunjangan itu dihilangkan dan jadi aturan, kenapa tidak,” ujar Mahdi.

Ia juga meminta seluruh anggota DPRD Bandung Barat untuk menjaga sikap dan ucapan agar tidak memperkeruh suasana serta melukai perasaan publik yang sensitif terhadap isu kesejahteraan pejabat.

“Kami mengimbau kepada teman-teman untuk tidak memberikan statement yang justru melukai masyarakat. Berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, mending diam. Kita di KBB juga menjaga itu,” tuturnya.

Mahdi memastikan bahwa aktivitas dewan tetap berjalan normal meskipun sempat dihantam isu tunjangan, termasuk agenda rutin kantor dan pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

“Kalau ngantor jalan terus. Pembahasan pokir jalan,” tegas Mahdi.

Mengenai kekhawatiran akan adanya kericuhan seperti di beberapa daerah lain, Mahdi menyatakan optimisme bahwa masyarakat KBB mampu menjaga stabilitas sosial.

“Masyarakat Bandung Barat adalah masyarakat religi. Kami percaya masyarakat Bandung Barat bisa menjaga kondusifitas,” tandasnya.