SDGs Center Perlu Jembatani Kesenjangan Riset dan Kebijakan

KOMPAS.com - Pusat studi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs Center) di perguruan tinggi didorong untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kebijakan yang selama ini berjalan dengan karakter berbeda.

Direktur SDGs Center Universitas Padjadjaran, Zuzy Anna, mengatakan perbedaan tersebut terlihat dari aspek waktu, cara komunikasi, tingkat kepercayaan, hingga faktor ekonomi-politik.

Menurut dia, dunia akademik cenderung menekankan ketelitian dan analisis mendalam, sementara dunia kebijakan membutuhkan keputusan yang cepat dan relevan secara praktis.

Baca juga: Krisis Ekologi Sumatra: Sebuah Utopia Pembangunan Berkelanjutan

“Saya ingat Bu Susi pernah bilang, ‘Saya punya insting praktikal, lebih baik digunakan daripada menunggu riset yang lama’,” ujar Zuzy dalam webinar Best Practices from SDGs Centers in the Java Region, Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan cara kerja tersebut kerap menimbulkan ketidaknyambungan antara hasil riset dan kebijakan (research-policy disconnect). Hasil riset yang berkualitas tinggi pun tidak otomatis diadopsi dalam kebijakan.

Hal ini karena dunia akademik menghasilkan publikasi ilmiah dengan analisis kompleks, sedangkan pembuat kebijakan lebih membutuhkan wawasan yang dapat langsung digunakan dalam pengambilan keputusan.

“Jadi, sebenarnya bukan masalah kualitas, tetapi perbedaan sistem kerja dan insentif,” kata Zuzy.

Ia menyebutkan, terdapat tiga cara agar riset dapat memengaruhi kebijakan. Pertama, *instrumental use*, yakni ketika hasil riset langsung digunakan dalam kebijakan, misalnya dalam penyusunan target Rencana Aksi Daerah atau Rencana Aksi Nasional SDGs.

“Angka yang dihasilkan bisa langsung masuk ke dokumen kebijakan, tetapi dalam praktiknya hal ini masih jarang terjadi,” ujarnya.

Kedua, *conceptual use*, di mana riset tidak langsung menjadi kebijakan, tetapi memengaruhi cara berpikir para pemangku kepentingan. Ketiga, symbolic use, yakni ketika riset digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang telah atau akan diambil.

Menurut Zuzy, kontribusi SDGs Center selama ini lebih banyak berada pada ranah konseptual.

“Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi memengaruhi bagaimana kebijakan itu dipikirkan dan dirumuskan,” katanya.

Baca juga: Isu SDGs Masih Minim Dikenal, Alumni SDG Academy Indonesia Terjun ke Sekolah

Ia menambahkan, ada sejumlah faktor yang menentukan apakah riset dapat berpengaruh terhadap kebijakan. Di antaranya adalah keterlibatan pemerintah sejak awal proses penelitian (co-production) dan komunikasi sejak tahap awal (early engagement).

Selain itu, kepercayaan dan independensi lembaga (legitimacy), relevansi kebijakan (policy relevance), serta keberlanjutan hubungan dengan pemerintah (continuity) juga menjadi faktor penting.

Zuzy menekankan bahwa SDGs Center perlu memiliki identitas ganda (*hybrid identity*), yakni menjaga kualitas akademik sekaligus memahami kebutuhan praktis pembuat kebijakan.

“Ini posisi yang tidak selalu mudah, tetapi sangat penting,” ujarnya.